DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD 2. RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Isi peraturan

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015;
(2)RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur tahun 2006-2025, dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 serta Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

Pasal 3

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. Pasa14 RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2021. Pasal S RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut:

BAB IX

BABX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 7

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 9
(1)PerubahanRPJMDdapatdilakukanapabila: a.hasil pengendaliandanevaluasimenunjukan bahwa prosesperumusan,tidak sesuaidengantahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerahyangdiaturdalam peraturanperundang-undangan; b.hasil pengendaliandanevaluasimenunjukan bahwasubstansi yangdirumuskan tidak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; c.terjadihal-hal yang mendasar,dan/atau; d.merugikan kepentingannasional/ masyarakatluas.
(2)Perubahan yangmendasar sebagaimana dimaksudpadaayat(1)huruf c,mencakupantaralain terjadinyabencanaalam, goncanganpolitik, krisis ekonomi, konfliksosialbudaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah,atauperubahankebijakan nasional;
(3)Merugikankepentingannasional/masyarakat luassebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufd,apabila bertentangan dengan kebijakannasional/kepentingan masyarakatluas.

Pasal 10

RPJMDperubahansebagaimana dimaksud dalamPasal9ditetapkan dengan PeraturanDaerah. BABVI

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerahiniberlaku makaRPJMDmenjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengantahun2021dan dapat diperlakukan sebagaiRPJMDtransisi, sebagai pedoman penyusunanRKPD 2021 sebelumtersusunnyaRPJMDtahun2021-2026 yang memuatvisidan misi Bupatiterpilih. Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahinidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur. DiundangkandiBintuhan padatanggal,Ot/N0VOl\btf'2016 SEKRETARIS DAERAH MUNADI,S.Sos.,M.Si. Pembina UtamaMud.a NIP.19690127 1990031004 Ditetapkan diBintuhan padatanggal03 t.Jovuv,be.f"2016 t,BUPATI KAUR, { LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN2016NOMOR :238 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINS! BENGKULU NOMORUO /0.0 lCo) I.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENKAUR NOMOR15TAHUN2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENKAUR TAHUN2016-2021 Perencanaan pembangunan daerah merupakansatukesatuandalam sistem perencanaan pembangunannasional,yangdisusundalamjangka panjang,jangkamenengahdan jangkapendek,dandilaksanakan berdasarkan kondisidanpotensi yangdimilikimasing-masingdaerah, sesuai dinamika perkembangandaerah dannasional.Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama parapemangku kepentinganberdasarkan peran dankewenangan masing-masing.Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,responsif, efisien, efektif,akuntabel,partisipatif, terukur,berkeadilandanberkelanjutan. Sejalandengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerahtelah diberlakukan PeraturanPemerintahNomor 8Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,PengendaliandanEvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahsebagaipenjabaran dari Pasal 154 Undang- UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baikditingkatprovinsimaupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya dilaksanakanolehBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). RPJMDKabupaten Kaur digunakansebagai pedomanbagi PDdalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)Kabupaten Kaur Tahun2016-2021bahan penyusunan danevaluasi RenstraPDdengan memperhatikan tugas dankewenanganPDdalam mencapaisasaran pembangunan Kabupaten Kaur yang termuat dalamRPJMDTahun2016-2021, serta pedoman dalam menyusun RencanaKerjaPemerintah Daerah(RKPD). RPJMDtersebut dijabarkan ke dalamRKPDyang merupakan rencana pembangunan tahunandaerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentangRPJMD Tahun 2016-2021 adalah untuk:(a)mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah,(b)menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dansinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerlntah,(c)menjamin keterkaitan dan konsistensi .,./\RIAT11AE"RP,:: 8AGI/\' Irnri_H':, l._11, ~ I . •, antaraperencanaan,penganggaran,pelaksanaandanpengawasan,(d)menjamin tercapainya penggunaansumberdaya secaraefisien, efektif,berkeadilandan berkelanjutan,(e)mengoptimalkan partisipasi masyarakat. PeraturanDaerahtentangRPJMDKabupaten KaurTahun2016-2021, terdiridari7babdan12pasal yangmengaturmengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisanRPJMDKabupatenKaur,pengendaliandanevaluasi pelaksanaanRPJMD,sertalampiran yangmerupakansatukesatuan danbagian yang tidak terpisahkan dari Perdaten tangRPJMDKabupatenKaurTahun2016- 2021. II.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 CukupJelas. Pasal 2 Ayat(1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Pasal 12 PeraturanDaerahinimulai berlakupadatanggaldiundangkan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

Pasal 6

Cukupjelas. Pasali Cukupjelas. Pasal 8 Ayat(1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas. Avat l2) Sl'KRETP',IM1)1\f:RAHb,JU'TEN KAURI [,'l,IA"' HIr\ ~H')IPRos,:s.L{)/ r .mr.rnENN,A~· I J Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas. Pasal 1 1 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2019