DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pengganti biaya tas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerh

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kaur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pcmerintahan Kabupaten Kaur Pada Perseroan Terbatas (Persero) PT Bank Bengkulu akan berakhir pada Tahun Anggaran 2017;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima11a di1naksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Pemerintah Kabupat.en Kaur pada Perseroan Terbatas (Persero) PT Bank Bengkulu; l - Pasaj 18 ayat (6) Un,d_w_g-Unc,laJ.1_g Dasa.r Negara Rep1J!JlU{ Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387); rs;;: ~. fil'TO. -· I-! K- -,n: , ,.,R v

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Re:publik Indonesia Nomor 4266 );
6.Unda.ng-Unctang No11\or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undan g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 te.ntang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2004 Nomor 66, Tam bahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerin tah Nomor 58 Tah un 2005 tentang Pengelolaan Keuangan '1'ahun 2005 Nornor Indonesia Nomor 4578); (Lembaran Negara Republik Indonesia 140, 1'arnbahan Negara Re'opu'olik 12 . Perah1ran Pemcrintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 13 . Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 4438);
14.Peraturan Menteri Dala.i.n Nege.ri Nomor 12. 1'ahun 2006 teti.tang pedomrm Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana telah diu/.Jah terakhir dengan Peratura:n Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Mente1i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); SF!<"l[T'RlrU D. ':,~;.H. '3* 0AE~ ,,Al;f.: L..:::_';'':Q"·a1 D ~;. ~II<~':;;. ·r /ff , --- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAUR PADA PERSEROAN TERBATAS PT. BANK BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang din1aksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten kaur. 2 . Pemerin tah Daerah adalah Pemerin tah Kabupaten Kaur. 3 . Bupati adalah Bupati Kaur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
5.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan unsur Pcrnerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menurut asas otonomi dan tugas pembant uan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah an Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasu k didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebu t . 7 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat i\PBD adalah rencana keuangan daeral1 yang setiap tahun dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventasi, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9.Penyertaan modal adalah setiap u saha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu.
10.PT. Bank Bengkulu adalah PT. Bank Pcmbangunan Daerah Bengkulu. EE'R;;"°AR,l"\J o.~,u:. 'ii,./C -E ( 8AG!AN i4 Kl.J ,, TE.A I O'P,,0;;1,/ , • ~ C·ilcl,T! KE8'iJ 7 J!-'NYA ~

(2)Menjadikan PT.BankBengkulu yang professional, kokoh danmandiri dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Kaur.
(3)Memiliki struktu r permodalan yang lebih kuat.
(4)Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas.
(5)Dapat lebih bersrung dengan bankataulembagakeuangan lainnya.
(1)Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan asetdaerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja danmeningkatkan pendapatan asli daerah.(2)Penyertaan modal daerah bertujuan untukmeningkatkan pengelolaan kinerja PT.Bank Bengkulu yang efektif, efisien danprofessional.(3)Penyerta anmodal daer ahdilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomiperusahaan danmemberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB ID

BENTUK, BESARAN DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modalyang .ahk b atenkauradalah dilakukan oleh pemennt aup berbentuk kepemilikan saham- d t (1) disesuaikan denganod al sebagaimana dimaksud paa aya (2 ?enyertaan m k uangan daerah. , b asal dari kemampuan e .ahKabupaten Kaur er . modal Pemennt 3)sumber danapen:'Jertaan . ahKabupaten Kaur merupakan dan BelanJa Daer Anggaran Pendapatan rah ang dipisahkan.kekayaan Dae Y

Pasal 5

. "ak Tahun . d dalam Pasal 4 dimulru SCJ b aimana dunaksu (llPenyertaan modalseag_. b ai berikut: . a Anggaran 2005dengan nnc1an se -ag .. Rp 6 50.000.000,-(enam ratus lirn dal TahUD 200:> sebesar

a.penyertaan Mo . APBD Tahun 2005; puluhjutarupiah) yang --~ 1- berasal dan
b.pcnyertaan ModalTahun 2006sebesar Rp1.500.000.000,- (satumiliar lima ratusjutarupiah)yangberasaldariAPBDTahun2006; c.penyertaan Modal Tahun2007sebesar Rp2.500.000.000,- (duamiliarJima ratusjutarupiah) yangberasaldariAPBDTahun 2007· ,
d.penyertaan Modal Tahun2008sebesar Rp2.500.000.000,-(duamiliarlima ratusjutarupiah) yangberasaldariAPBDTahun 2008;
e.penyertaan ModalTahun2009scbesar Rp l .000.000.000,- (satumiliar rupiah) yangberasaldariAPBDTahun2009;
f.penyertaan Modal Tahun2011sebesarRpl.685.686.070,- (satu miJiar enam ratusdelapanpuluh limajutaenamr-atus dclapanpuluhenamributujuh puluhrupiah) yang berasaldariAPBDTa.bun2011;
g.penyertaan ModalTahun 2016sebesar Rp4.000.000.000,- (empatmiliar rupiah) yangberasaldariAPBDTahun 2016;

(2)JumlahModal yangdimilikioleh PemerintahKabupatenKaursampaiTahun 2017diPTBankBengkulusebesar Rp 13.835.686.070,-(Tiga belasmiliar delapanratus tiga puluhlimajutaenamratusdelapa.npuluhenam ri butujuhpuluhsen).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4untukTahunberikutnyadimulai Tahun Anggaran2018sampai dengan2022dengan rinciansebagaiberikut:
1. a.penyertaan ModalTahun 2018sebesar Rp 1.000 .000 .000 ,-(satu miliar rupiah);
2. b.penyertaan Modal Ta.bun2019 rupiah); sebesar Rp 1.000.000.000,- (satumiliar C. penyer taan Modal Ta.bun2020 rupiah); sebesar Rp 1.000.000.000,- (satumiliar
3. d.penyertaanModalTahun 2021 rupiah) ; sebesar Rp 1.000.000.000,- (satumiliar e.penyertaanModalTahun 2022 rupiah); sebesar Rp 1.000.000.000,- (satumiliar

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

( 1) Pemerintah Kabupatcn Kaur berhak memperoleh bagian laba usahadariPr.Bank Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) PT. Bank Bengkulu berhak memanfaatkan modal yang telahdisetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5untukkemajuanPT. BankBengkulu .

Pasal 7

(1)PT.Bank Bengkulu,berkewajiban mengelola modal usaha yangd_iserahkan olehPemerintah Kabupaten Kaur berdasarkan prinsip-prinsip_ekonom1_perusahaan.(2) Laporan pelaksanaan penyer taan modaldaerah sebagaunana drmaksud_padaayat (1) sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan pemerwtah daerah atas pelaksanaan APBD. k(3) Bcntuk lapor an keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Ban,EKRETARt>.1D/9'etltQCU}UJ<AUR BAG IANt1'o"ii:Jl,I BABV PELAPORAN

Pasal 8

(1)Laporan pelaksanaan kemajuan usahadilaporkan secara periodik dalamlaporansementara dantahunankepada Bupati.
(2)Laporan pelaksa.naan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud padaayat (l) sebagaibahanevaluasidanbahanpertanggungjawaban tahunanpemerintah daerahataspelaksanaan APBD.
(3)Bentuk laporcm keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku padaPT.BankBengkulu.

Pasal 9

Bilamana PT. Bank Dengkulu tidak memberikan laporan keuanganakan dikenaisanksi.

Pasal 10

Sanksi sebagaimana dimaksud daJam Pasal 9 berupa:

a.peringatan tertulis ; dan b . penarikan s epenuhnya terha dap modal yang telah disetorkan dan atau sahamyang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kaur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(l) Bupati melakukan pembinaan danpengawasan umum terhadap PT. BankBengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . b . d pengawasan sebagaunana Bupati dalam melaksanakan pem maan an ( 2 ) K,'sariPTBank Bengkulu diroaksud padaayat (1) melalui Dewan om1s . . BABW KETENTUAN LAIN-LAIN Pasall2 rtaan modal melibatkan kerjasama dengan ( 1) Bilamana penggunaan danapenye PTBank Bengkulu. · di kewenangan · pihak ketiga, sepenuhnya menJa akandanapenyertaan modalk Bengkulu menyaJahgun(2) Bi!aroana PT. Ban . angan tersebut, sepenuhnyatersebut, maka segala akibat hukum atas penyunp .ct·tanggungjawab PT. Bank Bengkulu.menJa 1 SEKRETARIA"D •P~~ ~ TEN 4 R B. -- .''

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 26 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 26 Tahun 2012