DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; MAKSUD DAN TUJUAN; KEDUDUKAN RPJMD; SISTEMATIKA RPJMD; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Kayong Utara.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Satuan Kerja Parangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi. ~ 4 ~
12.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing.
(3)Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
(4)Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2013-2018 dirumuskan berdasarkan prinsip:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur; dan
h.berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Penetapan RPJMD Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dalam penyusunan Renstra-SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD, dan perencanaan penganggaran.
(2)Penetapan RPJMD Tahun 2013-2018 bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan. ~ 5 ~

BAB IV

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 5

(1)RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

Sistematika RPJMD Tahun 2013-2018, meliputi :

a.BAB I PENDAHULUAN
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c.BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
d.BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
f.BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
g.BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
h.BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
i.BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
j.BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
k.BAB XI PENUTUP

Pasal 7

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran RPJMD lebih lanjut dituangkan dalam :

a.RKPD;
b.Renstra SKPD; dan
c.Renja SKPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ~ 6 ~
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.

Pasal 10

(1)Pengendalian RPJMD oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan RPJMD.
(3)Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
(4)Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi RPJMD kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…