DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Desa, Pemerintahan Desa, Musyawarah Desa, Pemiihan Kepala Desa, Pemiihan kepala desa, Pemilihan kepala desa secara serentak satu kali, Pemilihan kepala desa secara bergelombang, Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ~ 3 ~
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
7.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8.Pemilihan kepala Desa secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama bagi seluruh desa di wilayah Daerah.
9.Pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan sekali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun secara serentak dalam wilayah Daerah.
10.Pemilihan kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. ~ 4 ~

Pasal 3

(1)Pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sekali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu yang sama di seluruh Desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

(1)Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(3)Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu yang sama di seluruh Desa yang melaksanakan pemilihan.

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali atau secara bergelombang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemilihan kepala Desa dilaksanakan.
(2)Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.kesiapan Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa; dan
2. b.jangka waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Pasal 6

Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa;
b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
c.ketersediaan pegawai negeri sipil di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa secara bergelombang berdasarkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan sebagai berikut: ~ 5 ~

a.kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun genap, pemilihan kepala Desa dilaksanakan pada tahun berkenaan; dan
b.kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun gazal, pemilihan kepala Desa dilaksanakan pada tahun genap berikutnya.

Pasal 8

Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku untuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada tahun pelaksanaan pemilihan kepala Desa melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa.
(3)Untuk mendukung keperluan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala Desa dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemilihan kepala Desa serentak secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2016.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sebelum pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak, diberhentikan dan Bupati menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penjabat kepala Desa sampai dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan. ~ 6 ~
b.kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya pada saat pemilihan kepala Desa dilaksanakan, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
c.dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa oleh Pemerintah Pusat, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan.
d.dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…