DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, terdiri dari pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Modal, Penyertaan Modal, Modal Daerah, Hasil Usaha, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rapat Umum Pemegang Saham; Maksud dan Tujuan dari Penyertaan Modal; Penyertaan Modal yang dilakukan Pemerintah Daerah; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal; Hasil Usaha Penyertaan Modal; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah; SALINAN ~ 2 ~
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); ~ 3 ~
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 5);
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 36); ~ 4 ~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
5.Perseroan Terbatas Penjaminan Kridet Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Kalbar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan untuk suatu usaha bersama melalui kerjasama peryertaan modal. ~ 5 ~
8.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, surat berharga, fasilitas, dan hak-hak lainnya.
9.Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk :

a.memperoleh manfaat ekonomi dan sosial;
b.mengembangkan dan meningkatkan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah; dan
c.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk :

a.memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat; dan
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalbar. ~ 6 ~

Pasal 5

(1)Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Kalbar pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Penambahan nilai penyertaan modal untuk memperkuat struktur modal PT. Jamkrida Kalbar tahun anggaran berkenaan dilaksanakan sesuai hasil RUPS dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Penatausahaan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati yang meliputi laporan keuangan dan kinerja PT. Jamkrida Kalbar yang memperoleh penyertaan modal.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 8

(1)Hasil usaha penyertaan modal menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas umum daerah dan dialokasikan dalam APBD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian penyertaan modal. ~ 7 ~

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…