DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, terdiri dari pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Jalan, Jalan Umum, Jalan Khusus, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, Jalan Desa, Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Jenis Jalan dan Fasilitas Umum; Kewenangan Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Pemberian Nama; Tiang dan Papan Nama; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang disertai dengan perkembangan sarana dan prasarana umum berupa jalan dan fasilitas umum, maka untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sesuai dengan struktur ruang perlu penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga tertata dan mempunyai identitas dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; SALINAN ~ 2 ~ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. ~ 3 ~
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
6.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalul intas umum.
7.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.
9.Jalan kota adalah adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
10.Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
11.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
12.Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II

JENIS JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 2

Jenis jalan terdiri dari:

a.jalan kabupaten;
b.jalan kota; dan
c.jalan desa. ~ 4 ~

Pasal 3

Jenis fasilitas umum terdiri dari:

a.tempat olahraga;
b.tempat rekreasi;
c.tempat ibadah; dan
d.fasilitas umum lainnya.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 4

(1)Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan fasilitas umum yang ada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
(2)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum merupakan kewenangan Bupati dengan mempertimbangkan usulan dari masyarakat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian nama jalan dan fasilitas umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

(1)Nama jalan dan fasilitas umum yang diusulkan diambil dari:
1. a.nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
2. b.nama pahlawan nasional, revolusi dan daerah;
3. c.nama tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa;
4. d.nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama dan telah meninggal dunia;
5. e.nama flora, fauna, dan georgrafis; atau
6. f.nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun suku, agama, ras dan antar golongan.
(2)Khusus pemberian nama jalan kabupaten dan jalan kota diarahkan untuk menggunakan nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa dan nama pahlawan nasional, revolusi dan daerah. ~ 5 ~
(3)Pemberian nama jalan dalam satu kawasan perumahan diarahkan dikelompokkan pada satu kelompok tertentu dengan memperhatikan kekhasan wilayah setempat.

Pasal 6

(1)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat diusulkan oleh:
1. a.organisasi kemasyarakatan;
2. b.tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat;
3. c.keluarga/ahli waris dan tokoh perjuangan/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa;
4. d.perusahaan pengembangan perumahan dan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan/atau
5. e.badan usaha swasta lainnya.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang.
(3)Nama jalan dan fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan inventarisasi nama jalan dan fasilitas umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 7

(1)Penetapan nama jalan dan fasilitas umum harus diikuti dengan pemasangan tiang dan papan nama.
(2)Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 8

(1)Penulisan dan pemasangan tiang dan papan nama dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penulisan nama jalan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab Melayu yang baik dan benar;
2. b.pemasangan tiang papan nama jalan ditempatkan di pangkal dan diujung jalan;
3. c.pemasangan papan nama fasilitas umum ditempatkan di depan bangunan fasilitas umum atau akses masuk fasilitas umum;
4. d.terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan; dan
5. e.memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika. ~ 6 ~
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, pemasangan tiang dan papan nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…