DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, terdiri dari pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Masyarakat, Keolahragaan, Olahraga, Olahraga Prestasi, Olahraga Penyandang Cacat, Pelaku Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan, Organisasi Olahraga, Komite, Prasarana Olahraga, Penghargaan, Pengawasan, Doping dan Setiap Orang; Hak dan Kewajiban, baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah; Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Pengelolaan Keolahragaan Daerah; Komite Olahraga Daerah; Pemberian Penghargaan Olahraga; Partisipasi dan Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; Pembangunan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Olaharaga; Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olaharaga Milik Pemerintah Daerah; Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Olaharaga Milik Pemerintah Daerah; Alokasi Anggaran Keolaharagaan; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan olahraga modern menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang didukung oleh anggaran yang memadai sehingga diharapkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Kayong Utara mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah Daerah.
c.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional dengan semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan; SALINAN ~ 2 ~
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
8.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102); ~ 3 ~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Masyarakat adalah kelompok warga negara indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
9.Olahraga Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
10.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secaralangsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
11.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
12.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ 4 ~
13.Komite adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kayong Utara.
14.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
15.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
17.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agarpenyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasiolahraga.
19.Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
(2)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga Masyarakat tanpa diskriminasi. ~ 5 ~

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang Keolahragaan di Daerah.
(2)Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Olahraga Prestasi;
2. b.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
3. c.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Prestasi;
4. d.pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga Prestasi;
5. e.pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kegiatan Olahraga Prestasi;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi;
7. g.pendanaan Keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
9. i.peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
10. j.pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
12. l.penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
13. m.pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
14. n.pemberian penghargaan;
15. o.pelaksanaan pengawasan; dan
16. p.evaluasi Daerah terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
(3)Pengoordinasian Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati secara terpadu dan berkesinambungan yang dilakukan melalui:
1. a.rapat koordinasi Daerah;
2. b.rapat kerja Daerah; dan/atau
3. c.rapat konsultasi Daerah.
(4)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
1. a.hierarki intra sektoral;
2. b.fungsional lintas sektoral; dan
3. c.instansional multi sektoral.
(5)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal. ~ 6 ~
(6)Standarisasi bidang Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kompetensi tenaga Keolahragaan;
2. b.isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan;
3. c.Prasarana dan Sarana Olahraga;
4. d.pengelolaan Organisasi Keolahragaan;
5. e.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga; dan
6. f.pelayanan minimal Keolahragaan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Olahraga Prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
3. c.pengelolaan Keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Prestasi;
5. e.pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi;
7. g.pendanaan Keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
9. i.peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
10. j.pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
12. l.penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
13. m.pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
14. n.pemberian penghargaan;
15. o.pelaksanaan pengawasan; dan
16. p.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Daerah, Organisasi Cabang Olahraga Tingkat Daerah, Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, masyarakat dan/atau Pelaku usaha.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan nasional.
(2)Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan Keolahragaan; ~ 7 ~
2. b.peningkatan mutu pelayanan minimal Keolahragaan;
3. c.peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen Keolahragaan; dan
4. d.peningkatan kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.

Pasal 7

Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a.pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
b.pelaksanaan standardisasi Keolahragaan nasional;
c.koordinasi Pembinaan dan PengembanganKeolahragaan;
d.penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
e.penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
f.pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
g.penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya bekerjasama secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaannasional di Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Bupati mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
2. b.menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
3. c.mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
4. d.membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
5. e.menerapkan standarisasi Keolahragaan;
6. f.menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
7. g.memfasilitasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan; ~ 8 ~
8. h.memfasilitasi kegiatan Komite Olahraga Daerah, Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, dan Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah;
9. i.mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
10. j.meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
11. k.mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
12. l.menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
13. m.mencegah dan mengawasi Doping dalam Olahraga;
14. n.mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
15. o.menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
16. p.melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan tingkat Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
(2)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, penyediaan dana Olahraga, penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga, serta pemberian Penghargaan di bidang Keolahragaan.
(3)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahap pengenalan Olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan Prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat.
(4)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. ~ 9 ~

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005