DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Bagian Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Advokat, Pemohon Bantuan Hukum, Litigasi, Perkara, Verifikasi, Akreditasi, Dana Bantuan Hukum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan mengenai Asas dan Tujuan bantuan hukum; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Pendanaan; Larangan; Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) SALINAN ~ 2 ~ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara. ~ 3 ~
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Masyarakat Miskin adalah penduduk di Daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum; ~ 4 ~
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hukum Litigasi yang meliputi penanganan perkara:
1. a.pidana;
2. b.perdata; dan
3. c.tata usaha Negara.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa pada tingkat:

a.penyidikan;
b.penuntutan;
c.persidangan; atau
d.Peradilan. ~ 5 ~

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi orang atau kelompok orang miskin.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ 6 ~

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati melakukan kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
1. a.tersangka; dan/atau
2. b.terdakwa.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
1. a.penyidikan;
2. b.penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
3. c.upaya hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. d.melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
5. e.membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.menghadirkan saksi dan/atau ahli;
7. g.melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. h.membuat dokumen lain yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…