DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jaminan Kesungguhan; Penempatan Uang Jaminan Kesungguhan; Pengembalian/Pencairan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kawasan transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri bertujuan untuk menciptakan sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigrasi dan penduduk sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
c.bahwa ketransmigrasian merupakan salah satu urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ketransmigrasian merupakan salah satu urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Terpadu Mandiri Gerbang Kayong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050); SALINAN ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
10.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1974 tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Transmigrasi; ~ 3 ~
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23); Dengan Persetujuan Besama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI GERBANG KAYONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi.
5.Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
6.Lokasi Pemukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
7.Kota Terpadu Mandiri Gerbang Kayong, yang selanjutnya disebut KTM Gerbang Kayong adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. ~ 4 ~
8.Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah kumpulan satuan pemukiman transmigrasi dan desa sekitar yang terhubungkan oleh jaringan transportasi dan memiliki desa utama sebagai pusat kegiatan dari satuan kawasan pengembangan.
9.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
10.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Povinsi Kalimantan Barat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
b.mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru atau daerah cepat tumbuh;
c.membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
d.menarik minat invenstor;
e.meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitarnya; dan
f.sebagai pusat agrobisnis, agroindustri dan agrowisata.

Pasal 3

Sasaran Pembangunan KTM Gerbang Kayong sebagai berikut:

a.peningkatan investasi pada budidaya pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa sehingga terbuka peluang kerja dan usaha;
b.peningkatan produktivitas transmigran dan penduduk sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan;
c.peningkatan pelayanan kepada transmigran dan penduduk sehingga tercipta kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d.peningkatan jaringan infrastruktur;
e.peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; dan
f.peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Sasaran pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong di kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan mengacu teori pengembangan Wilayah melalui Pembangunan WPT, meliputi: ~ 5 ~

a.kawasan yang sudah dilaksanakan pembangunan transmigrasi terdiri dari pemukiman transmigrasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan pemukiman transmigrasi yang ada dan masih dibina oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi;
b.kawasan potensial yang sedang dibangun pemukiman transmigrasi;
c.kawasan potensial yang dapat dikembangkan untuk calon pemukiman transmigrasi; dan
d.kawasan desa sekitarnya.

BAB III

WILAYAH KTM GERBANG KAYONG

Pasal 5

(1)Wilayah perencanaan, pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong, meliputi:
1. a.SKP I Kecamatan Seponti, meliputi desa:
  1. 1.Desa Seponti Jaya;
  2. 2.Desa Durian Sebatang;
  3. 3.Desa Sei Sepeti;
  4. 4.Desa Telaga Arum;
  5. 5.Desa Wonorejo; dan
  6. 6.Desa Podorukun.
2. b.SKP II Kecamatan Teluk Batang, meliputi desa:
  1. 1.Desa Banyu Abang; dan
  2. 2.Desa Mas Bangun;
3. c.SKP III Kecamatan Simpang Hilir, meliputi desa:
  1. 1.Desa Rantau Panjang;
  2. 2.Desa Penjalaan;
  3. 3.Desa Sei Mata-Mata;
  4. 4.Desa Medan Jaya; dan
  5. 5.Desa Pemangkat;
4. d.SKP IV Kecamatan Pulau Maya, meliputi desa:
  1. 1.Desa Tanjung Satai;
  2. 2.Desa Kemboja; dan
  3. 3.Desa Satai Lestari;
(2)Pusat KTM Gerbang Kayong terletak di SKP I Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti.
(3)Peta wilayah perencanaan, pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ~ 6 ~

Pasal 6

(1)Pelaksanaan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong didasarkan pada Rencana Induk.
(2)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 7

Tanah yang termasuk dalam kawasan pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong berasal dari:

a.tanah negara bebas;
b.tanah yang berasal dari Hak Pengelola Lahan transmigrasi;
c.tanah bersertifikat atau bentuk surat hak atas tanah lainnya dari instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau badan hukum/badan usaha tanpa adanya pengalihan hak atas tanahnya, yang dalam pemanfaatannya searah dengan rencana pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong; dan
d.tanah hak dan tanah ulayat masyarakat, penduduk setempat dan/atau transmigran atau eks transmigran yang perolehannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STRUKTUR KAWASAN

Pasal 8

Struktur perencanaan, pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong dikelompokan dalam beberapa zona, yaitu:

a.perumahan/permukiman;
b.sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial;
c.prasarana jalan;
d.rekreasi;
e.pemerintahan, perdagangan dan pelayanan jasa;
f.bisnis;
g.industri;
h.peternakan dan perikanan; dan
i.pertanian dan perkebunan.

BAB VI

KEBUTUHAN FASILITAS DAN LAHAN PADA PUSAT PERTUMBUHAN

Pasal 9

(1)Kebutuhan fasilitas pada Pusat KTM Gerbang Kayong dan desa di sekitarnya, untuk fungsi pelayanan sebagai berikut:
1. a.perumahan;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan; ~ 7 ~
4. d.peribadatan;
5. e.pelayanan umum;
6. f.jaringan transportasi, komunikasi dan informasi; dan
7. g.olahraga dan ruang terbuka hijau.
(2)Alokasi Penggunaan Lahan pada Pusat KTM Gerbang Kayong dan Desa di sekitarnya, untuk kawasan sebagai berikut:
1. a.pusat kegiatan pemerintahan dan perkantoran;
2. b.pusat pengembangan kegiatan agribisnis;
3. c.pusat pengembangan kegiatan agroindustri;
4. d.pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
5. e.pusat pengembangan pertanian dan perkebunan.

BAB VII

PENGELOLAAN KTM

Pasal 10

Pengelolaan KTM Gerbang Kayong dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Kawasan KTM.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…