(1)Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
~ 4 ~
(3)Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 April 2018 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Diundangkan di Sukadana pada tanggal 5 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1) / (2018) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MOLYADI, S.H. Pembina/(IV/a) NIP.197507092007011019 ~ 5 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Konseksuensi dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 atas Judicial Reviem UU Nomor 28 Tahun 2009 Penjelasan Pasal 124 yang mendasarkan perhitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dimaksud adalah seluruh peraturan daerah pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang memuat rumusan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 dalam penghitungan retribusi, tidak dapat dijadikan dasar hukum pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhitung sejak tanggal Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah dibatalkan oleh Gubernur Kalimantan Barat selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 364/HK/2016 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan struktur dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1