DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang perubahan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan perubahan struktur dan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomuniasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); SALINAN ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. ~ 3 ~ Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 88) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Retribusi Pengendalian Menara Telekonumikasi ditetapkan sebesar Rp.2.676.500,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) per menara per tahun.

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. ~ 4 ~
(3)Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 April 2018 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Diundangkan di Sukadana pada tanggal 5 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1) / (2018) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MOLYADI, S.H. Pembina/(IV/a) NIP.197507092007011019 ~ 5 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Konseksuensi dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 atas Judicial Reviem UU Nomor 28 Tahun 2009 Penjelasan Pasal 124 yang mendasarkan perhitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dimaksud adalah seluruh peraturan daerah pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang memuat rumusan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 dalam penghitungan retribusi, tidak dapat dijadikan dasar hukum pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhitung sejak tanggal Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah dibatalkan oleh Gubernur Kalimantan Barat selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 364/HK/2016 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan struktur dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas. ~ 6 ~ Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 8

Cara perhitungan penetapan tarif Retribusi Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut: Jumlah Menara di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 34 Menara. Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 34 x 2 kali = 68 kunjungan. Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 68 kunjungan dibutuhkan 34 hari kerja. Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut: 1 Transportasi 1 Tim 34 Hari 1.500.000 51.000.000 2 Uang Harian 2 Orang 34 Hari 500.000 34.000.000 3 ATK 1 Tahun - 6.000.000 6.000.000 Total Biaya Operasional per tahun 91.000.000 Biaya rata-rata atau tarif per menara pertahun (34)menara 2.676.470 Pembulatan tarif Retribusi per menara 2.676.500 Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 151

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…