DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1: Mengatur bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat tujuh komponen laporan akuntansi (LRA, LP SAL, Neraca, LO, Arus Kas, LPE, dan CALK) serta dilampiri Laporan Kinerja Pemda dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Pasal 2: Menetapkan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, termasuk realisasi Pendapatan (Rp771.708.567.580,64), Belanja dan Transfer (Rp783.566.317.018,71), dan Surplus (Rp75.051.790.936,02). Pasal 3: Merinci perbandingan antara Anggaran setelah perubahan dengan Realisasi untuk Pendapatan, Belanja dan Transfer, Surplus/Defisit, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Pembiayaan Neto. Pasal 4: Menetapkan rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022, dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp63.194.041.497,95. Pasal 5: Menetapkan rincian Neraca per 31 Desember 2022, dengan jumlah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana masing-masing sebesar Rp1.670.766.666.532,97, Rp6.086.240.255,23, dan Rp1.664.680.426.277,74. Pasal 6: Menetapkan rincian Laporan Operasional untuk tahun 2022, yang menghasilkan Surplus (Defisit) sebesar (Rp14.083.390.870,32). Pasal 7: Menetapkan rincian Laporan Arus Kas untuk tahun 2022, dengan Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.215.159.572,95. Pasal 8: Menetapkan rincian Laporan Perubahan Ekuitas, yang menunjukkan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.664.680.426.277,74. Pasal 9: Menyatakan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan Tahun Anggaran 2022. Pasal 10: Menetapkan bahwa uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah. Pasal 11: Mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 12: Menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 203);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 205); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja dan transfer Rp771.708.567.580,64 Rp783.566.317.018,71 Selisih lebih/(kurang) (Rp 11.857.749.438,07)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp 77.051.790.936,02 Rp 2.000.000.000,00 Surplus Rp 75.051.790.936,02

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 10.018.088.784,36 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 781.726.656.365,00 Rp 771.708.567.580,64 Selisih Rp 10.018.088.784,36
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 73.241.190.958,29 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 856.807.507.977,00 Rp 783.566.317.018,71 Selisih Rp 73.241.190.958,29
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 63.223.102.173,93) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan
2. 2.Realisasi (Rp 75.080.851.612,00) (Rp 11.857.749.438,07) Selisih lebih/(kurang) (Rp 63.223.102.173,93)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 29.060.676,02 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 77.080.851.612,04 Rp 77.051.790.936,02 Selisih lebih/(kurang) Rp 29.060.676,02
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 2.000.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 29.060.676,02 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 75.080.851.612,04 Rp 75.051.790.936,02 Selisih lebih/(kurang) Rp 29.060.676,02

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 77.065.325.676,04
b.Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 63.194.041.497,95
c.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 3.742.899,98
d.Koreksi Lain-lain (Rp 17.277.640,00)
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 63.194.041.497,95

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.670.766.666.532,97 Rp 6.086.240.255,23 Rp 1.664.680.426.277,74

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 750.351.712.194,40
b.Beban Rp 759.447.196.206,88
c.Surplus Dari Kegiatan Non Operasional (Rp 4.987.906.857,84)
d.Beban Luar Biasa Rp 0,00
e.Surplus (Rp 14.083.390.870,32)

Pasal 7

Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2022
b.Arus Kas dari Aktifitas Operasi
c.Arus Kas dari Aktifitas Investasi
d.Arus Kas dari aktifitas Transitoris
e.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022 Rp 77.150.893.300,04 Rp 127.946.992.781,93 (Rp 141.804.742.220,00) (Rp 81.727.189,00) Rp 63.215.159.572,95

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp. 1.726.792.831.281,16
b.Surplus/Defisit-LO (Rp. 14.083.390.870,32)
c.Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Ekuitas Per 1 Januari 2022 sebagai dampak kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual Rp 0,00
d.Koreksi Kesalahan Mendasar (Rp 48.029.014.133,10)
e.Ekuitas Akhir Rp 1.664.680.426.277,74

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 : : : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran I.3 Lampiran I.4 : : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, sub Kegiatan,kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX
u.Lampiran XXI : : : : : : : : : : : : : : : : : : Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun; Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah; dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…