DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 219);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 227); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja dan transfer Rp786.216.294.748,22 Rp815.930.519.587,67 Selisih lebih/(kurang) (Rp 29.714.224.839,45)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp 39.849.906.859,63 Rp 2.000.000.000,00 Surplus Rp 37.849.906.859,63

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 36.936.469.434,78 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 823.152.764.183,00 Rp 786.216.294.748,22 Selisih Rp 36.936.469.434,78
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 45.153.680.141,33 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 861.084.199.729,00 Rp 815.930.519.587,67 Selisih Rp 45.153.680.141,33
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 8.217.210.706.55) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan
2. 2.Realisasi (Rp 37.931.435.546,00) (Rp 29.714.224.839,45) Selisih lebih/(kurang) (Rp 8.217.210.706.55)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 81.528.686,37 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 39.931.435.546,00 Rp 39.849.906.859,68 Selisih lebih/(kurang) Rp 81.528.686,37
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 2.000.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 81.528.686,37 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 37.931.435.546,00 Rp 37.849.906.859,63 Selisih lebih/(kurang) Rp 81.528.686,37

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 39.849.906.859,63
b.Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 8.135.682.020.18
c.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
d.Koreksi Lain-lain Rp 0,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 8.135.682.020.18

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.466.427.099.560,78 Rp 21.701.804.287,53 Rp 1.444.725.295.273,25

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 728.205.996.563,16
b.Beban Rp 813.139.345.894,69
c.Surplus Dari Kegiatan Non Operasional (Rp 13.546.264.557,68)
d.Beban Luar Biasa Rp 0,00
e.Surplus/Defisit (Rp 98.479.613.889,21)

Pasal 7

Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2024 Rp 39.931.435.545,63
b.Arus Kas dari Aktifitas Operasi
c.Arus Kas dari Aktifitas Investasi
d.Arus Kas dari aktifitas Transitoris
e.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024 Rp 62.462.068.857,55 (Rp 94.176.293.697,00) Rp 7.889.347,00 Rp 8.225.100.053,18

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 1.609.031.880.091,97
b.Surplus/Defisit-LO (Rp 98.479.613.889,21)
c.Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Ekuitas Per 1 Januari 2024 sebagai dampak kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual Rp 0,00
d.Koreksi Kesalahan Mendasar
e.Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap
f.Lain-lain
g.Persedian Rp 0,00 Rp 1.958.661.474,80 Rp 115.170.577.518,20 Rp (182.956.209.922,51)
h.Ekuitas Akhir Rp 1.444.725.295.273,25

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 : : : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Lampiran I.3 Lampiran I.4 : : pembiayaan; Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX
u.Lampiran XXI : : : : : : : : : : : : : : : : : : Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun; Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah; dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…