DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Taujuan dan Objek; Pemajuan Kebudayaan Daerah; Hak dan kewajiban; Penghargaan; Penyelesaian Perselisihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebudayaan merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang merumuskan dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah; SALINAN ~ 2 ~ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. 5.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH. ~ 3 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan DaerahKabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5.Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
6.Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan kelestarian budaya, ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7.Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
9.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
11.Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian Kebudayaan Daerah.
12.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
13.Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
14.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah. ~ 4 ~
15.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN OBYEK

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan :

a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

a.mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
b.memperkaya keberagaman budaya;
c.memperteguh jati diri bangsa;
d.memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
e.mencerdaskan kehidupan bangsa;
f.meningkatkan citra bangsa; ~ 5 ~
g.mewujudkan masyarakat madani;
h.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i.melestarikan warisan budaya bangsa; dan
j.mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Pasal 5

(1)Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, meliputi:
1. a.tradisi lisan;
2. b.manuskrip;
3. c.adat istiadat;
4. d.ritus;
5. e.pengetahuan tradisional;
6. f.teknologi tradisional;
7. g.seni;
8. h.bahasa;
9. i.permainan rakyat; dan
10. j.olahraga tradisional.
(2)Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan.

BAB III

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
(2)Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang kebudayaan. ~ 6 ~

Pasal 7

(1)Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
(2)Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
(3)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
2. b.identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
3. c.identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
4. d.identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
5. e.analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
(4)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemajuan Kebudayaan Daerah diselenggarakan melalui :

a.pelindungan;
b.pengembangan;
c.pemanfaatan; dan
d.pembinaan.

Pasal 9

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a.inventarisasi;
b.pengamanan;
c.pemeliharaan;
d.penyelamatan; dan
e.publikasi. ~ 7 ~

Pasal 10

(1)Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, terdiri atas tahapan:
1. a.pencatatan dan pendokumentasian;
2. b.penetapan; dan
3. c.pemutakhiran data.
(2)Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Data dan Informasi Kebudayaan Daerah.
(3)Sistem Data dan Informasi Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
(4)Sistem Data dan Informasi Kebudayaan Daerah, berisi data mengenai:
1. a.Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
2. b.Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
3. c.sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
4. d.data lain terkait Kebudayaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sistem Data dan Informasi Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN OBYEK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN OBYEK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017