DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Kewenangan; Wilayah Pertambangan Rakyat; Pertambangan Rakyat; Hak dan Kewajiban Pemegang IPR; Penghentian Sementara Kegiatan IPR; Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat; Reklamasi Lahan Bekas Tambang; Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Evaluasi dan Pelaporan; Larangan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT. ~ 3 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daeran yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kayong Utara.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
7.Bupati adalah Bupati Kayong Utara;
8.Camat adalah Camat yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan pertambangan rakyat.
9.Kepala Desa adalah kepala desa yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan pertambangan rakyat.
10.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
11.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
12.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu
13.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral pengikutnya.
14.Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi.
15.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
16.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat.
17.Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan bahan galian strategis, bahan galian vital, dan/atau tidak termasuk dalam golongan bahan galian strategis atau bahan galian vital yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
18.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
19.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
20.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral. ~ 4 ~
21.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
22.Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
23.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
24.Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan atau wilayah pertambangan.
25.Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan hidup.
26.Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat menjadi RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkingan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
27.Rencana Pemantauan Lingkungan yang srelanjutnya disingkat menjadi RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
28.Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat menjadi UKL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dana atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan pertambangan rakyat dikelola berasaskan:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.keseimbangan;
d.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
e.partisipatif;
f.transparansi;
g.akuntabilitas; dan
h.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah:

a.menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
b.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan rakyat;
c.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; ~ 5 ~
d.mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional;
e.menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
f.menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat, antara lain:
1. a.penetapan WPR;
2. b.pemberian IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan pertambangan rakyat di wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
3. c.melakukan pembinaan IPR yang meliputi pengusahaan, permodalan, pemasaran dan tatacara pelaporan;
4. d.membimbing usaha pertambangan rakyat dalam hal teknis penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta reklamasi;
5. e.melakukan pengawasan teknis dan operasional kegiatan usaha pertambangan rakyat yang meliputi teknik penambangan, pengolahan/ pemurnian, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan dan reklamasi;
6. f.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam memperoleh data dan informasi mineral untuk mengembangkan WPR;
7. g.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
8. h.pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan pertambangan rakyat secara optimal; dan
9. i.penyampaian laporan pengelolaan pertambangan rakyat serta informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Gubernur dan Menteri.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 6

(1)WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan berkonsultasi dengan DPRD.
(2)Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.lokasi WPR;
2. b.luas WPR; ~ 6 ~
3. c.jenis komoditas yang ditambang;
4. d.gambar peta lokasi WPR; dan
5. e.daftar koordinat lokasi.
(3)WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 7

(1)WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berada di wilayah tanah hak milik, tanah negara, hak guna usaha, hak pengelolaan lahan, dan/atau hak pakai.
(2)WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
1. a.mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. b.mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. c.merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
4. d.luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
5. e.menyebutkan komoditas yang akan ditambang;
6. f.merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun);
7. g.tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
8. h.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 8

Wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan berdasarkan pendataan oleh pemerintah daerah, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR dengan ketentuan lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
1. a.peta situasi yang menggambarkan lokasi;
2. b.luas rencana WPR;
3. c.batas dan daftar koordinat;
4. d.jenis komoditas tambang; dan
5. e.daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana WPR.

Pasal 10

(1)Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilengkapi dengan:
1. a.usulan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
2. b.sketsa/gambar lokasi WPR;
3. c.pernyataan tentang penduduk setempat atau kelompok masyarakat sebagai peserta dalam usaha pertambangan rakyat; dan
4. d.penjelasan tentang peralatan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan. ~ 7 ~
(2)Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi pertimbangan teknis dari Dinas, berupa:
1. a.historis pengusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat;
2. b.data endapan bahan galian yang terdapat pada WPR yang diusulkan untuk dinilai secara teknis; dan
3. c.penjelasan tentang potensi dan jenis bahan galian.

Pasal 11

(1)Seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat pada suatu lokasi yang telah berjalan secara tradisi, berdasarkan pendataan dan kenyataan wajib diinventarisasi dan kemudian didaftarkan oleh Dinas, untuk ditetapkan sebagai WPR.
(2)Memperluas wilayah atau melakukan usaha di luar WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
(3)Usaha pertambangan rakyat yang timbul kemudian setelah adanya kegiatan usaha pertambangan berdasarkan IUP atau IUPK yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik IUP atau IUPK adalah tidak sah dan digolongkan sebagai pertambangan liar dan harus dihentikan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…