DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tipologi Masjid Daerah; Penfelolaan Masjid; Makmurkan Masjid; Pemeliharaan Masjid; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tapi juga dapat menjadi tempat ibadah sosial yang lebih luas di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya;
c.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama dalam fasilitasi pemberdayaan dan pengelolaan Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802/2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN MASJID

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk sholat rawatib dan sholat jumat serta menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan.
5.Masjid Agung adalah Masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Daerah yang ditetapkan Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara yang menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah.
6.Masjid Besar adalah Masjid yang berada di Kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar yang menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri Camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan.
7.Masjid Jami adalah Masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan.
8.Masjid di Tempat Publik adalah Masjid yang terletak di Kawasan Publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.
9.Musholla adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk sholat rawatib yang terletak di tempat tertentu, seperti kantor, pasar, stasiun dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan Masjid.
10.Idarah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Masjid adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
11.Imarah yang selanjutnya disebut Memakmurkan Masjid adalah yang selanjutnya disebut kegiatan kemakmuran Masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
12.Ri’ayah yang selanjutnya disebut Pemeliharaan Masjid adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.
13.Pengurus Masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan Masjid.
14.Imam Masjid adalah orang yang mengimami sholat berjamaah dalam Masjid.
15.Khatib adalah orang yang memberikan nasihat agama.
16.Muadzin adalah orang yang mengumandangkan adzan dari Masjid.
17.Pengurusan Jenazah adalah perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lainnya yang meninggal yang meliputi memandikan, mensholati, mengafani dan menguburkan dimana hukumnya adalah fardhu kifayah.
18.Pendidikan Berbasis Masjid adalah kegiatan belajar mengajar non formal yang diselenggarakan di Masjid untuk anak-anak, remaja, orang dewasa atau campuran semuanya.
19.Ibadah Sosial merupakan ibadah yang umumnya dilakukan di Masjid yang menyangkut keentingan orang banyak tanpa mengurangi fungsi masjid sebagai tempat ibadah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

TIPOLOGI MASJID DAERAH

Pasal 2

Masjid di Daerah terdiri atas:

a.Masjid Agung;
b.Masjid Besar;
c.Masjid Jami;
d.Masjid di tempat publik; dan
e.Musholla.

Pasal 3

Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat muslim;
b.menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah atau masyarakat muslim dalam wilayah Daerah;
c.menjadi pembina Masjid yang ada di wilayah Daerah;
d.kepengurusan Masjid ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemesyarakatan maupun yayasan;
e.menjadi contoh dan rujukan Masjid yang ideal dalam Wilayah Daerah; dan
f.memiliki fasilitas atau bangunan penunjang.

Pasal 4

Masjid Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
b.menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kecamatan;
c.menjadi pembina Masjid yang ada di Wilayah Kecamatan; dan
d.kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 5

Masjid Jami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.berada di pusat pedesaan/kelurahan/pemukiman warga yang dibiayai oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau swadaya masyarakat;
b.menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan desa/kelurahan/pemukiman;
c.menjadi pembina Masjid, Musholla, dan majelis taklim yang ada di wilayah desa/kelurahan/pemukiman; dan
d.kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan/Desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 6

Masjid di Tempat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.berada di kawasan tertentu atau tempat umum;
b.dibangun atau dibiayai oleh instansi/perusahaan/masyarakat;
c.bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama atau ruangan khusus untuk beribadah;
d.memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi Khatib dan Imam yang memadai;
e.berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi jamaahnya; dan
f.Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan instansi/perusahaan/masyarakat sesuai dengan otoritas kerjanya.

Pasal 7

Mushalla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.berada di kawasan pemukiman, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mal, pom bensin, restoran atau tempat umum lainnya;
b.dibangun dan dibiayai oleh instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
c.bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan atau gedung utama;
d.berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah dan untuk pembinaan keislaman, akhlak dan tradisi keilmuanl
e.Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan instansi atau perusahaan sesuai dengan otoritas kerjanya; dan
f.Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan Masjid disekitarnya.

BAB III

PENGELOLAAN MASJID

Pasal 8

(1)Pengurus Masjid harus membuat rencana yang jelas dan konkrit sesuai bidangnya.
(2)Pengurus Masjid mengadakan rapat secara periodik untuk mempersiapkan dan merealisasikan rencananya.
(3)Dalam merencanakan sebuah kegiatan Pengurus Masjid membentuk panitia yang bersifat sementara.

Pasal 9

(1)Struktur Kepengurusan paling sedikit terdiri atas:
1. a.Penasihat;
2. b.Ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Ketua Bidang Idarah;
5. e.Ketua Bidang Imarah;
6. f.Ketua Bidang Ri’ayah; dan
7. g.Badan/lembaga.
(2)Jumlah Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan luas pekerjaan.
(3)Masa jabatan Pengurus Masjid paling lama 5 (lima) tahun.
(4)Pemilihan Pengurus Masjid dilaksanakan dengan musyawarah antara jamaah Masjid.
(5)Pengorganisasian Pengurus Masjid harus jelas dan mengikutsertakan jamaah dalam batas keahlian dan kemampuannya.

Pasal 10

(1)Administrasi Masjid terdiri dari kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan dan keadaan yang sedang berjalan dan yang akan dilakukan, serta mengevaluasi kemajuan dan sejarah perkembangan Masjid.
(2)Administrasi jamaah dilakukan dengan pencatatan data jamaah tetap dan tidak tetap ke dalam buku besar yang memuat data kehadiran, jumlah jamaah, nama jamaah, pekerjaan, keahlian dan latar belakang pendidikan.
(3)Administrasi surat menyurat dilakukan dengan mencatat dan menyimpan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan oleh Pengurus Masjid.
(4)Administrasi Masjid menyusun jurnal Masjid yang berisi rekaman kegiatan Pengurus Masjid.
(5)Administrasi Khatib dilaksanakan dengan menyusun daftar Khatib yang berkhutbah dan tema khutbahnya tiap minggunya dalam 1 (satu) tahun.
(6)Administrasi Perlengkapan Masjid dibuat dalam bentuk daftar inventaris barang untuk memudahkan kontrol dan pemeliharaan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…