DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor );
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 629.895.271.479,00
b.Belanja Daerah Rp. 667.820.303.655,83 Surplus/Defisit Rp. (37.925.032.176,83)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 39.925.032.176,83
2. 2.Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 37.925.032.176,83 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 33.889.110.088,00
2. b.Dana Perimbangan Rp. 507.282.123.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 88.724.038.391,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah Rp. 7.246.187.001,00
2. b.Hasil Retribusi Daerah Rp 7.126.581.800,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.344.706.067,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 17.171.635.220,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 20.709.867.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 486.572.256.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 0,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 11.169.236.862,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 28.873.534.529,00
3. c.Pendapatan Lainnya Rp. 48.681.267.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 326.416.714.367,59
2. b.Belanja Langsung Rp. 341.403.589.288,24
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 213.931.510.702,49
2. b.Belanja Bunga Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah Rp. 9.092.168.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.708.079.485,00
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 1.437.276.880,10
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 99.409.479.300,00
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp. 838.200.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 56.541.787.332,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 194.956.894.328,49
3. c.Belanja Modal Rp. 89.904.907.627,75

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
1. a.Penerimaan Rp. 39.925.032.176,83
2. b.Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 39.925.032.176,83
2. b.Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Penerimaan Daerah Rp. 2.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00

Pasal 5

(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menggunakan belanja tidak terduga.
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
3. c.Kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam:

1.Lampiran I Ringkasan APBD ;
2.Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; 11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 18 Oktober 2019 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd CITRA DUANI Diundangkan di Sukadana pada tanggal 21 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( )/(2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 I. UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan pengimplementasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan mengakomodir prioritas urusan wajib pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar serta urusan pilihan. Penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2020 dalam rangka menunjang pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 yang meliputi : a. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia pada angka 63,62; b. Angka Pertumbuhan Ekonomi pada angka 5,48; c. Indeks Gini pada angka 0,32; d. Angka Kemiskinan pada angka 9,6; e. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 32,5-33,0; f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 65,5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020 telah dibahas bersama dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dan telah diberikan persetujuan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Persetujuan kepada Bupati Kayong Utara untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…