DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Pelaksanaan dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; Bentuk Pengembangan ekonomi Kreatif; Perlindungan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran; Pembiayaan dan Pelaporan; Pengawasan, Monitoring dan evaluasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah sehingga ekonomi kreatif dapat menjadi sektor penggerak ekonomi masyarakat dan sektor lainnya dalam meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kayong Utara;
c.bahwa kewenangan daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; SALINAN ~ 2 ~ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara. ~ 3 ~
4.Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide dan/atau gagasan yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual.
6.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7.Usaha Ekonomi Kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
8.Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan/atau semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.
9.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
10.Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif berhak:

a.memperoleh kesempatan untuk berkreasi atau menciptakan produk kreatif baru;
b.bergabung dengan pelaku kreatif lain dan membentuk suatu komunitas; ~ 4 ~
c.berperan dalam proses Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui karya kreatif; dan
d.memperoleh perlindungan atas hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap orang yang menjalankan usaha dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif berkewajiban:

a.menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah;
b.menciptakan kondisi aman, tertib, sejuk, indah, ramah dan tenang serta menjaga kelestarian lingkungan;
c.berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat;
d.memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
e.memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
f.memberikan perlindungan asuransi pada kegiatan Ekonomi Kreatif yang beresiko tinggi;
g.mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
h.mengutamakan penggunaan bahan baku produk dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
i.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
j.berperan aktif dalam upaya mengembangkan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi kreatif;
k.memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
l.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum;
m.memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
n.menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha secara bertanggung jawab; dan
o.menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui: ~ 5 ~

a.partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
b.produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;
c.akses terhadap sumber daya produktif;
d.akses permodalan;
e.menumbuhkembangkan jiwa kreativitas;
f.kemitraan dan jaringan usaha kreatif;
g.peran industri kreatif sebagai pelaku ekonomi kreatif yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
h.pemberian perlindungan terhadap usaha industri kreatif yang berbasis lokal.

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi subsektor yang terdiri dari:
1. a.arsitektur;
2. b.desain interior;
3. c.desain komunikasi visual;
4. d.desain produk;
5. e.film, animasi, dan video;
6. f.fotografi;
7. g.kriya;
8. h.kuliner;
9. i.musik;
10. j.fesyen;
11. k.aplikasi dan game developer;
12. l.penerbitan;
13. m.periklanan;
14. n.televisi dan radio;
15. o.seni pertunjukan; dan ~ 6 ~
16. p.seni rupa.
(2)Subsektor yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
(2)Bentuk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan:
1. a.memberikan pengarahan, penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;
2. b.pemberian apresiasi terhadap insan kreatif;
3. c.menciptakan iklim usaha yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. d.pembuatan peta rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan melibatkan stakeholder terkait;
5. e.membantu memfasilitasi pemberian hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Usaha Ekonomi Kreatif;
6. f.memberikan kemudahan dalam memperoleh insentif dan/atau untuk memicu pertumbuhan industri kreatif yang berlandaskan budaya, seni, teknologi dan kerajinan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
7. g.membentuk wadah atau lembaga yang menyatukan insan kreatif Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
(2)Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, maupun Pelaku Ekonomi Kreatif. ~ 7 ~
(3)Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB IV

BENTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 8

(1)Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan dalam bentuk:
1. a.pembinaan dan dukungan kelembagaan;
2. b.pembinaan usaha;
3. c.fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
4. d.peningkatan dan alih teknologi;
5. e.pemasaran produk dan promosi;
6. f.perlindungan dan advokasi;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.bimbingan teknis;
9. i.diseminasi kewirausahaan;
10. j.fasilitasi hak kekayaan intelektual;
11. k.informasi usaha; dan
12. l.perizinan usaha.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
(3)Aspek fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
1. a.memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; ~ 8 ~
2. b.memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
3. c.memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.membantu Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan agunan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…