DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; SISTEM INFORMASI; PEMBIAYAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENGHARGAAN; PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjalin silaturahmi dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat sekitar agar terwujud keamanan dan ketertiban lingkungan, perlu mengaktualisasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ke masyarakat yang terintegrasi dengan program pembangunan di Daerah;
c.bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; SALINAN ~ 2 ~ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimantelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara. ~ 3 ~
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6.Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
7.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

BAB II

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

a.memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
b.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 3

(1)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.unsur Pemerintah Daerah; dan
2. b.unsur lainnya yang dipandang perlu. ~ 4 ~
(3)Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
2. b.melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
3. c.menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
4. d.melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.
(4)Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Fasilitasi TJSLP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak :

a.menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
b.menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
c.mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Pasal 5

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:

a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP, kebijakan Pemerintah Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
c.menetapkan komitmen bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan. ~ 5 ~

Pasal 6

(1)Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP Daerah atau Forum TJSLP.
(2)Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSLP baik secara mandiri atau kelompok.
(3)Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pegawasan pelaksanaan TJSLP dengan berkoordinasi dengan Forum TJSLP terlebih dahulu.

Pasal 7

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:

a.masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
b.masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 8

Bidang pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

a.bidang pendidikan;
b.bidang kesehatan;
c.bidang olahraga;
d.bidang sosial dan keagamaan;
e.bidang perekonomian rakyat;
f.bidang lingkungan; dan
g.bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Program penerapan TJSLP oleh perusahaan dapat berbentuk:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.kemitraan dan bina lingkungan; ~ 6 ~
c.sumbangan dan donasi; dan
d.promosi.

BAB III

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

(1)Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan.
(2)Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan dengan menyusun rencana kerja sama.
(3)Rencana TJSLP yang telah disepakati, dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Perusahaan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…