DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Persyaratan Pendaftaran Calon Jemaah Haji Daerah; Pelayanan Ibadah Haji Di Daerah; Pelayanan Jemaah Haji Daerah; Pembiayaan; Laporan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Daerah turut berperan aktif melalui penyediaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke ibu kota provinsi dan/atau dari ibu kota provinsi ke daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; SALINAN ~ 2 ~
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); ~ 3 ~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara.
6.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7.Pelayanan Ibadah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji Daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
8.Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9.Panitia Pelayanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang mengatur dan melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan Jemaah Haji dari Daerah ke ibu kota Provinsi dan/atau dari ibu kota Provinsi ke Daerah.
10.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
11.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji. ~ 4 ~
12.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji dari daerah ke ibu kota provinsi dan pemulangan dari ibu kota provinsi ke daerah.
13.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON JEMAAH HAJI DAERAH

Pasal 2

(1)Selain persyaratan yang ditentukan oleh perturan perundang-undangan, calon Jemaah Haji Daerah wajib melengkapi persyaratan tambahan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAYANAN IBADAH HAJI DI DAERAH

Pasal 3

(1)Untuk kelancaran Pelayanan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk PPIH.
(2)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah, kelompok bimbingan ibadah haji dan instansi terkait.
(3)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi Pelayanan Ibadah Haji.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)PPIH dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas haji Daerah.
(2)Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati melalui seleksi sesuai persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. ~ 5 ~
(3)Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(4)Jumlah petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji Daerah.
(5)Pengangkatan petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAYANAN JEMAAH HAJI DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji Daerah dalam bentuk:

a.pembekalan;
b.pemeriksaan kesehatan;
c.upacara pelepasan dan penyambutan;
d.pelayanan transportasi dari Daerah ke ibu kota Provinsi dan/atau dari ibu kota Provinsi ke Daerah;
e.pelayanan keamanan; dan
f.mengantar Jamaah Haji yang meninggal dunia/sakit dari ibu kota Provinsi ke domisili.

Pasal 6

(1)Pembekalan kepada Jamaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh TPHD.
(2)TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pemantapan bimbingan manasik.
(3)Jemaah Haji Daerah wajib mengikuti bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1)Pemeriksaan kesehatan Jamaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh TKHD.
(2)TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan lanjutan secara menyeluruh meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya. ~ 6 ~

Pasal 8

Upacara pelepasan dan penyambutan Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya bersama Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 9

(1)Pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah dari Daerah ke ibu kota Provinsi dan/atau dari ibu kota Provinsi ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, pelaksanaanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi.

Pasal 10

Pelayanan keamanan kepada Jamaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilaksanakan berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…