DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Pasal 1, pasal 8, pasal 9, pasl 10, pasal 11, pasal 14, pasal 17, pasal 19, pasl 20, pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di daerah bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, perlu menghapus kewajiban pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN ~ 2 ~

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M- DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 78), diubah sebagai berikut: ~ 3 ~

1.Ketentuan angka 2 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
5.Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
6.Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil atau SIUP Menengah atau SIUP Besar.
7.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang dan jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8.Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9.Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di Kabupaten Kayong Utara dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10.Kantor perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
11.Penanggung jawab perusahaan perdagangan yang selanjutnya disebut penanggung jawab adalah pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum.
12.Pemohon SIUP adalah penanggung jawab perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP atas nama perusahaan.
13.Pemilik SIUP adalah perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP. ~ 4 ~
14.Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15.Daerah terpencil adalah wilayah kecamatan yang secara geografis letaknya sulit di jangkau dan hanya dapat dicapai dengan angkutan laut atau sungai.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan.
(2)Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan.
(3)Pemilik SIUP yang tidak melakukan kewajiban perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(4)Pemilik SIUP yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(5)Pemberhentian sementara SIUP dapat dicabut oleh Pejabat Penerbit SIUP apabila pemilik SIUP telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.
(6)Pemilik SIUP yang tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya selama masa pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP oleh Pejabat Penerbit SIUP.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. ~ 5 ~

4.Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Permohonan SIUP disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2)Permohonan SIUP ditandatangani oleh penanggung jawab di atas materai cukup.
(3)Permohonan SIUP dapat berupa:
1. a.permohonan SIUP baru;
2. b.dihapus;
3. c.permohonan penggantian SIUP; atau
4. d.permohonan perubahan SIUP.
  1. 5.Ketentuan huruf a angka 6, huruf b angka 6, huruf c angka 4 dan huruf d angka 3 Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Permohonan SIUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a wajib dilengkapi persyaratan:

a.Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas:
1. 1.fotokopi akta notaris pendirian perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 2.fotokopi akta perubahan perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 3.fotokopi keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
4. 4.fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
5. 5.surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
6. 6.dihapus; dan
7. 7.pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
b.Perusahaan yang berbentuk koperasi:
1. 1.fotokopi akta notaris pendirian koperasi sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 2.fotokopi akta notaris perubahan koperasi sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 3.fotokopi keputusan pengesahan badan hukum koperasi dari pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
4. 4.fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
5. 5.surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
6. 6.dihapus; dan ~ 6 ~
7. 7.pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
c.Perusahaan yang berbentuk CV atau firma:
1. 1.fotokopi akta notaris pendirian perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri;
2. 2.fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 3.surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
4. 4.dihapus; dan
5. 5.pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
d.Perusahaan yang berbentuk perusahaan perorangan:
1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 2.surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab;
3. 3.dihapus; dan
4. 4.pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. 6.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
6. 7.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

8.Ketentuan ayat (5) Pasal 17 dihapus, ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.fotokopi SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat penerbit SIUP;
2. b.fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan; ~ 7 ~
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan;
4. d.surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan; dan
5. e.surat pernyataan kebenaran lokasi usaha perusahaan dari penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan.
(3)Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan, serta membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP perusahaan kantor pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
(4)Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diwilayah Daerah.
(5)Dihapus.
(6)Pemilik SIUP yang tidak melakukan kewajiban melapor secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(7)Pemilik SIUP yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(8)Pemberhentian sementara SIUP dapat dicabut oleh Pejabat Penerbit SIUP apabila pemilik SIUP telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.
(9)Pemilik SIUP yang tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya selama masa pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP oleh Pejabat Penerbit SIUP. ~ 8 ~

9.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam SP-SIUP baru, SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak atau Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
(2)Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.

10.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Setiap pemilik SIUP wajib:
1. a.melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
3. c.menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan perusahaan;
4. d.menyampaikan setiap perubahan data perusahaan termasuk pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan; dan
5. e.menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan.
(2)Pemilik SIUP yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(3)Pemilik SIUP yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan oleh Pejabat Penerbit SIUP. ~ 9 ~
(4)Pemberhentian sementara SIUP dapat dicabut oleh Pejabat Penerbit SIUP apabila pemilik SIUP telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.
(5)Pemilik SIUP yang tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya selama masa pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP oleh Pejabat Penerbit SIUP.

11.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14A

Pasal 17

Pasal 17A

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14A

Pasal 17

Pasal 17A

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012