DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH; URUSAN PEMERINTAHAN UMUM; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk menyusun, merencanakan dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Daerah, perlu menetapkan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN ~ 2 ~
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
3. 4.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA Dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kayong Utara. ~ 3 ~
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di daerah.
7.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10.Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungiawab pemerintah pusat yang ada di daerah.
11.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12.Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
13.Lembaga adalah organisasi nonkementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
1. a.urusan pemerintahan wajib; dan
2. b.urusan pemerintahan pilihan.
(2)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
1. a.urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
2. b.urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 3

(1)Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.pendidikan; ~ 4 ~
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan ; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)di daerah, meliputi :
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.
(4)Rincian Urusan Pemerintahan dan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Urusan pemerintahan daerah yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ 5 ~

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat :
1. a.menyelenggarakan sendiri; atau
2. b.menugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa.
(2)Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai dasar Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 7

(1)Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh instansi vertikal.
(3)Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat
(1)pada tingkat kecamatan dilimpahkan pelaksanaannya pada Camat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ~ 6 ~

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Di tetapkan di Sukadana pada tanggal 4 September 2017 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Diundangkan di Sukadana pada tanggal 4 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2)/(2017) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MOLYADI, S.H. Penata Tingkat I/(III/d) NIP.197507092007011019 ~ 7 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I. UMUM Pada hakikatnya Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat oleh Pemerintah. Daerah dalam rangka untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah serta terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Dalam rangka untuk menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. ~ 8 ~

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…