DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam menetapkan retribusi, struktur dan besarnya tarif, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, pemungutan dan pembayaran retribusi, sanksi administrasi, penagihan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemanfaatan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, selanjutnya disebut Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (PUSTU), Pos Kesehatan Desa (POSKESDES), Poliklinik Desa (POLINDES), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) milik Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhamad Jamaludin I, yang selanjutnya disebut RSUD Sultan Muhamad Jamaludin I adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhamad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara.
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan di RSUD Sultan Muhamad Jamaludin I.
8.Retribusi Jasa Umum adalah restribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerinatah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan restribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran restribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi jasa umum.
11.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan tehadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
17.Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhamad Jamaludin I yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhamad Jamaludin I.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1)Besarnya Retribusi yang terutang berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatanditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhamad Jamaludin I yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada standar tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhamad Jamaludin I untuk program tertentu mengacu pada standar tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhamad Jamaludin I yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1)Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
(2)Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan dalam wilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…