DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf a TahunAnggaran 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja dan transfer Rp. 777.160.669.976,99 Rp. 750.229.553.372,77 Selisih lebih/(kurang) Rp. 26.931.116.604,22
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Rp. 35.032.315.171,84 Rp. 0,00 Surplus Rp. 35.032.315.171,84

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 25.761.030.074,01) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 802.921.700.051,00 Rp. 777.160.669.976,99 Selisih (Rp. 25.761.030.074,01)
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp. 87.715.461.850,07)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 837.945.015.222,84 Rp. 750.229.553.372,77 Selisih (Rp. 87.715.461.850,07)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 61.954.431.776,06 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan
2. 2.Realisasi (Rp. 35.023.315.171,84) Rp. 26.931.116.604,22 Selisih lebih/(kurang) Rp. 61.954.431.776,06
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 35.023.315.171,84 Rp. 35.032.315.171,84 Selisih lebih/(kurang) Rp. 9.000.000,00
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 0,00 Rp. 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 35.023.315.171,84 Rp. 35.032.315.171,84 Selisih lebih/(kurang) Rp. 9.000.000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 35.032.315.171,84
b.SisaLebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 61.963.431.776,06
c.Koreksi Lain-lain (Rp. 29.023.177,15)
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 61.934.408.598,91

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas dana Rp. 1.736.254.981.380,35 Rp. 329.304.351,29 Rp. 1.736.254.981.380,35

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 745.465.314.249,61
b.Beban Rp. 632.953.774.288,54
c.Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Rp. (2.498.974.822,26)
d.Beban LuarBiasa Rp. (1.134.656.000,00)
e.Surplus Rp. 108.877.909.138,81

Pasal 7

Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.saldo kas Awal per 1 Januari Tahun 2019
b.arus kas dari aktifitas operasi
c.arus kas dari aktifitas Investasi
d.arus kas dari aktifitas Transitoris
e.saldo kas Akhir per 31 Desember 2019 Rp. 35.093.003.089,19 Rp. 183.649.284.182,22 (Rp. 156.718.678.178,00) Rp. 71.855.164,50 Rp. 62.095.464.257,91

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp.1.565.975.774.175,72
b.Surplus/Defisit-LO Rp. 108.877.909.138,81
c.Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Ekuitas Per 1 Januari 2019 sebagai dampak kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual Rp. 0.00
d.Koreksi Kesalahan Mendasar Rp. 61.071.993.714,52
e.Ekuitas Akhir Rp. 1.735.925.677.029,06

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 : : : : : Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV
e.Lampiran V : : Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca;
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX : : : : : : : : : : : : : : : Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Rincian lebih lanjut pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…