DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan ini mengatur fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Kayong Utara, termasuk: Definisi istilah seperti Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Narkotika, Prekursor Narkotika, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap. Tujuan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika melalui pendekatan sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien. Prinsip pelaksanaan meliputi kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Fasilitasi berupa penyusunan rencana aksi, pembentukan tim koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan melalui edukasi, kampanye, pelatihan, dan rehabilitasi. Pemberantasan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan kerja sama antarinstansi. Pendanaan dari APBD, hibah, dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait. Sanksi administratif untuk pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun peraturan daerah mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
6.Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7.Penanganan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
8.Pemberantasan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
14.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
15.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
16.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18.Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
19.Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
20.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan, dan/atau pihak lainnya.
21.Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
22.Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Daerah.
23.Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
24.Desa Bersih Narkotika adalah satuan wilayah setingkat Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dilaksanakan secara masif.
25.Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk di Desa.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 2

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
c.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, dan pasca Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

a.menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
c.melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

Pasal 4

(1)Bupati melakukan Fasilitasi di Daerah.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
(4)Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Satgas Desa Bersih Narkotika yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Satgas Desa Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNNK, dan Masyarakat.

Pasal 6

Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.deteksi dini;
b.ansitipasi dini;
c.pencegahan;
d.pemberantasan; dan
e.penanganan.

Pasal 7

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui upaya:

a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
b.melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
c.bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
d.melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
e.melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
f.melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
g.melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin; dan
h.membentuk tim terpadu atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak berwenang lainnya.
(3)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
2. b.bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan gerakan anti Narkotika;
3. c.membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagai pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan Fasilitasi;
4. d.satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
5. e.badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruh.
(4)Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.perencanaan program kerja dalam upaya tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.pelaksanaan kegiatan parenting bagi Keluarga.
(5)Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
(6)Dalam melakukan pendataan dan pemetaan, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, BNNK, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya, dan/atau dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
(2)Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, Lembaga atau instansi vertikal di Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

(1)Satuan Pendidikan melaksanakan verifikasi terhadap peserta didik yang lulus seleksi penerimaan peserta didik baru terhadap indikasi keterlibatannya dalam narkotika melalui pengamatan dan instrumen wawancara oleh guru bimbingan konseling.
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan secara berkala dan sampling melaksanakan tes narkotika bagi peserta didik baru yang terindikasi terlibat dalam narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pelaksanaan tes narkotika bagi peserta didik baru yang terindikasi terlibat dalam narkotika dibiayai Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…