DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasl 28, pasal 34, Perda No.16 Tahun 2015 tentang Badan Permusywaratan Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA ~ 3 ~ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 120), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
f.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
g.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
h.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
j.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
k.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
l.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
m.tidak terlibat narkoba. ~ 4 ~
1. 2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
(2)Keanggotaan BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat RT/RW, gabungan RT/RW, atau Dusun.
(3)Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.

3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal 3C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 3B

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3C

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. ~ 5 ~
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

4.Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD.
(2)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
(4)Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.lembaga kemasyarakatan;
2. b.tokoh masyarakat desa setempat; atau
3. c.profesi.
(5)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

5.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Anggota BPD berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa keanggotaan; ~ 6 ~
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
4. d.tidak melaksanakan kewajiban;
5. e.melanggar larangan sebagai anggota BPD;
6. f.melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
7. g.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. h.tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
9. i.Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
10. j.bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
11. k.ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
(3)Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD melalui Kepala Desa.
(3a)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(3b)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(4)Pengusulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan BPD.

6.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
(2)Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. ~ 7 ~

7.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
(2)Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
(3)Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

8.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD Antarwaktu.
(2)Masa keanggotaan BPD Antarwaktu adalah sisa masa keanggotaan BPD yang berhenti atau diberhentikan dan dihitung 1 (satu) periode.
(3)Pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu diproses berdasarkan daftar urut calon berikutnya pada hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
(3a)Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
(4)Apabila anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan, tidak terdapat calon pengganti anggota BPD Antarwaktu dalam satu wilayah sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota BPD yang baru. ~ 8 ~

9.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…