DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA; KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA; MODAL USAHA BADAN USAHA MILIK DESA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA. ~ 3 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selajutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. ~ 4 ~
14.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa adalah:

a.untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar- Desa;
b.untuk meningkatkan nilai guna aset dan potensi desa untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa; dan
c.untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli desa.

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa.
(2)Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan ~ 5 ~
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
(3)Pendiriaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
(4)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.tata cara pembentukan;
2. b.kedudukan BUM Desa;
3. c.bentuk BUM Desa;
4. d.penyertaan Modal;
5. e.jenis usaha;
6. f.susunan Pengurus;
7. g.pembagian Hasil Usaha; dan
8. h.mekanisme Pembubaran BUM Desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
(3)Unsur peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan (keadilan gender).
(4)Pokok bahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.bentuk organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(5)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(1)Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. ~ 6 ~
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar-Desa.
(4)Peserta musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur yang mewakili Desa yang bekerjasama terdiri dari:
1. a.pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan (keadilan gender).
(5)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 8

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a.perusahaan Desa;
b.perseroan terbatas;dan
c.lembaga keuangan mikro. ~ 7 ~

Pasal 10

(1)Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah BUM Desa yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Desa dan tidak terbagi atas saham-saham pihak lain.
(2)Dalam hal Perusahaan Desa akan dimiliki oleh lebih dari satu pihak, Perusahaan Desa tersebut harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan.
(3)Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(4)Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha atau anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…