DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; IZIN TRAYEK; KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK; SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN; KETENTUAN RETRIBUSI; PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas bagi penyelenggara angkutan orang perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui pemberian izin trayek;
c.bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan, sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam (1) satu Daerah kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Trayek; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN ~ 2 ~

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ~ 3 ~
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5.Pejabat Pemberi Izin adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemberian izin trayek.
6.Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
8.Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
9.Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
10.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
11.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
12.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13.Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
14.Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
15.Kartu Pengawasan adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang izin trayek untuk dibawa pada kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang umum pada lintasan trayek tertentu dan berfungsi sebagai alat control yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan pemeriksaan sebagi bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah memiliki izin trayek.
16.Izin Usaha adalah izin usaha angkutan penumpang umum. ~ 4 ~
17.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

BAB II

IZIN TRAYEK

Pasal 2

(1)Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek pengusaha angkutan, wajib memiliki izin trayek.
(2)Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
1. a.keputusan izin trayek, paling kurang memuat :
  1. 1.nomor surat keputusan;
  2. 2.nama pemilik/perusahaan;
  3. 3.nomor induk pemilik/perusahaan;
  4. 4.nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
  5. 5.alamat pemilik/perusahaan/ penanggung jawab; dan
  6. 6.masa berlaku izin.
2. b.keputusan pelaksanaan izin trayek, paling kurang memuat:
  1. 1.nomor surat keputusan;
  2. 2.nama perusahaan;
  3. 3.kode trayek yang dilayani;
  4. 4.jumlah kendaraan yang diizinkan;
  5. 5.jumlah perjalanan per hari;
  6. 6.sifat pelayanan; dan
  7. 7.masa berlaku izin.
3. c.lampiran keputusan berupa daftar kendaraan, paling kurang memuat:
  1. 1.nomor surat keputusan;
  2. 2.nama pemilik/perusahaan;
  3. 3.nomor induk kendaraan;
  4. 4.tanda nomor kendaraan;
  5. 5.nomor uji;
  6. 6.merk pabrik;
  7. 7.tahun pembuatan;
  8. 8.daya angkut orang;
  9. 9.kode trayek yang dilayani; dan
  10. 10.kode pelayanan.
4. d.kartu pengawasan kendaraan, paling kurang memuat:
  1. 1.nomor surat keputusan;
  2. 2.nomor induk kendaraan;
  3. 3.nama perusahaan; ~ 5 ~
  4. 4.masa berlaku izin;
  5. 5.trayek yang dilayani;
  6. 6.tanda nomor kendaraan;
  7. 7.nomor uji;
  8. 8.daya angkut orang;
  9. 9.daya angkut bagasi;
  10. 10.kode trayek yang dilayani;
  11. 11.jenis dan sifat pelayanan; dan
  12. 12.jadwal perjalanan.
5. e.surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 3

Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Bupati, untuk:

a.angkutan perdesaan;
b.Angkutan Kota dalam ibukota Kabupaten; dan
c.Angkutan Khusus dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 5

(1)Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib memenuhi:
1. a.persyaratan administratif; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.memiliki surat izin usaha angkutan;
2. b.menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek; ~ 6 ~
3. c.memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
4. d.menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
5. e.memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
6. f.surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
7. g.surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
8. h.surat pertimbangan dari Bupati melalui Dinas.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
2. b.prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 7

Permohonan Izin Trayek, dapat berupa:

a.izin bagi pemohon baru;
b.pembaharuan masa berlaku izin;
c.perubahan izin, terdiri dari:
1. 1.penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
2. 2.pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;
3. 3.perubahan jam perjalanan;
4. 4.perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
5. 5.penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
6. 6.pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
7. 7.penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 8

(1)Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan: ~ 7 ~
1. a.persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
2. b.pertimbangan dari Dinas, yang meliputi :
  1. 1.jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
  2. 2.data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
  3. 3.pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
  4. 4.kapasitas terminal yang disinggahi;
  5. 5.rencana jadwal perjalanan;
  6. 6.kelas jalan yang dilalui;
  7. 7.fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
  8. 8.fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
(3)Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, maka pejabat pemberi izin memberikan Izin Trayek, berupa :
1. a.keputusan Izin Trayek;
2. b.keputusan pelaksanaan Izin Trayek;
3. c.lampiran keputusan Izin Trayek berupa daftar kendaraan;
4. d.kartu pengawasan kendaraan; dan
5. e.surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 9

(1)Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:
1. a.persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
2. b.pertimbangan dari Dinas, yang meliputi:
  1. 1.jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
  2. 2.data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
  3. 3.pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
  4. 4.kapasitas terminal yang disinggahi;
  5. 5.rencana jadwal perjalanan;
  6. 6.kelas jalan yang dilalui;
  7. 7.fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
  8. 8.fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis. ~ 8 ~
(3)Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek, berupa:
1. a.surat keputusan izin trayek;
2. b.surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
3. c.lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
4. d.kartu pengawasan kendaraan; dan
5. e.surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 10

(1)Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
1. a.persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
1. b.pertimbangan dari Dinas, yang meliputi:
  1. 1.jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
  2. 2.data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
  3. 3.pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
  4. 4.kapasitas terminal yang disinggahi;
  5. 5.rencana jadwal perjalanan;
  6. 6.kelas jalan yang dilalui;
  7. 7.fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
  8. 8.fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(3)Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, pejabat pemberi izin memberikan Izin Trayek, berupa:
1. a.keputusan pelaksanaan Izin Trayek;
2. b.lampiran keputusan Izin Trayek berupa daftar kendaraan; dan
3. c.kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IZIN TRAYEK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IZIN TRAYEK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014