DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp866.453.011.004,00 berkurang sebesar Rp63.109.801.469,44 sehingga menjadi Rp803.343.209.534,56

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 Agustus 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17.Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
29.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Untuk Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146);
33.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
34.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 8);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 229); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintahan pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
9.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
10.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
12.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
23.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp866.453.011.004,00 berkurang sebesar Rp63.109.801.469,44 sehingga menjadi Rp803.343.209.534,56 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp842.998.048.906,00
2. 2.Berkurang (Rp47.790.521.391,62) Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp795.207.527.514,38
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp864.453.011.004,00
2. 2.Berkurang (Rp63.109.801.469,44) Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp801.343.209.534,56
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp23.454.962.098,00 b) Berkurang (Rp15.319.280.077,82) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp8.135.682.020,18
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula Rp2.000.000.000,00 b) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp6.135.682.020,18 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah
1. 1.Semula Rp60,953,720,411.00
2. 2.Bertambah Rp918,192,186.38 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp61,871,912,597.38
b.Pendapatan transfer
1. 1.Semula Rp782,044,328,495.00
2. 2.Berkurang (Rp49,108,713,578.00) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp732,935,614,917.00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. 1.Semula Rp0,00
2. 2.Bertambah Rp400.000.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp400.000.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah;
  1. 1.Semula Rp16.059.674.340,00
  2. 2.Berkurang (Rp982,135,307.00) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp15,077,539,033.00
2. b.Retribusi Daerah;
  1. 1.Semula Rp34,224,414,669.00
  2. 2.Berkurang (Rp1,585,680,030.25) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp32,638,734,638.75
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  1. 1.Semula Rp3,367,968,955.00
  2. 2.Bertambah Rp402,147,484.00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp3,770,116,439.00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  1. 1.Semula Rp7,301,662,447.00
  2. 2.Bertambah Rp3,083,860,039.63 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp10,385,522,486.63
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat;
  1. 1.Semula Rp752.153.825.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp52.758.501.000,00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp699.395.324.000,00
2. b.Pendapatan transfer antar daerah;
  1. 1.Semula Rp29,890,503,495.00
  2. 2.Bertambah Rp3,649,787,422.00 Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp33,540,290,917.00
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah;
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp400.000.000,00 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp400.000.000,00
2. b.Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Berkurang/Bertambah Rp0,00 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi;
1. 1.Semula Rp616.892.906.489,39
2. 2.Berkurang (Rp20.632.004.573,50) Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp596.260.901.915,89
b.Belanja modal;
1. 1.Semula Rp136.213.327.738,58
2. 2.Berkurang (Rp30.978.048.387,50) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp105.235.279.351,08
c.Belanja tidak terduga;
1. 1.Semula Rp12.071.631.892,03
2. 2.Berkurang (Rp10.001.917.431,44) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.069.714.460,59
d.Belanja transfer;
1. 1.Semula Rp99,275,144,884.00
2. 2.Berkurang (Rp1.497.831.077,00) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp97.777.313.807,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
  1. 1.Semula Rp368,086,539,993.00
  2. 2.Berkurang (Rp10.549.904.642,78) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp357.536.635.350,22
2. b.Belanja barang dan jasa;
  1. 1.Semula Rp242,053,185,646.39
  2. 2.Berkurang (Rp9.200.949.930,72) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp232.852.235.715,67
3. c.Belanja hibah;
  1. 1.Semula Rp6,741,180,850.00
  2. 2.Berkurang (Rp885,000,000.00) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp5,856,180,850.00
4. d.Belanja bantuan sosial;
  1. 1.Semula Rp12,000,000.00
  2. 2.Bertambah Rp3.850.000.00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp15,850,000.00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
  1. 1.Semula Rp100.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp9.000.000,00 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp109.000.000,00
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
  1. 1.Semula Rp16,262,061,362.42
  2. 2.Bertambah Rp2.329.378.206,52 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp18.591.439.568,94
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
  1. 1.Semula Rp30,389,049,186.16
  2. 2.Bertambah Rp15.415.925.137,56 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp45.804.974.323,72
4. d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  1. 1.Semula Rp87.974.466.181,00
  2. 2.Berkurang (Rp48.167.318.122,58) Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp39.807.148.058,42
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
  1. 1.Semula Rp922,717,400.00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp922,717,400.00
6. f.Belanja modal aset lainnya;
  1. 1.Semula Rp565,033,609.00
  2. 2.Berkurang (Rp565,033,609.00) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp0,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
1. a.Belanja tidak terduga;
  1. 1.Semula Rp12.071.631.892,03
  2. 2.Berkurang (Rp10.001.917.431,44) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.069.714.460,59
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil;
  1. 1.Semula Rp2,144,668,684.00
  2. 2.Bertambah Rp220,048,423,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp2,364,717,107.00
2. b.Belanja bantuan keuangan;
  1. 1.Semula Rp97,130,476,200.00
  2. 2.Berkurang (Rp1.717.879.500,00) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp95.412.596.700,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan;
1. 1.Semula Rp23,454,962,098.00
2. 2.Berkurang (Rp15.319.280.077,82) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp8.135.682.020,18
b.Pengeluaran Pembiayaan;
1. 1.Semula Rp2.000.000.000,00
2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  1. 1.Semula Rp23,454,962,098.00
  2. 2.Berkurang (Rp15.319.280.077,82) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp8.135.682.020,18
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal Daerah
  1. 1.Semula Rp2.000.000.000.00
  2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0.00 Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp2.000.000.000.00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan Daftar Piutang Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…