DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1,"Berisi ketentuan umum berupa definisi-definisi yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan ketentuan lainnya." Pasal 2,Menetapkan bahwa Penyertaan Modal Daerah dilakukan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar). Pasal 3,"Menetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang akan dianggarkan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025." Pasal 4,Mengatur bahwa dana penyertaan modal harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara. Pasal 5,Mengatur bahwa pelaksanaan teknis penyertaan modal ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 6,Mengatur bahwa penambahan penyertaan modal ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 7,Mengatur bahwa nilai penyertaan modal yang telah ditetapkan harus dikelola secara profesional sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank Kalbar. Pasal 8,Menetapkan tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2024-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara/Daerah.
7.Deviden adalah bagian keuntungan Bank Kalbar yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah.
(2)Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah untuk mendukung program transformasi Bank Kalbar dengan penguatan permodalan dan pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

Pasal 3

(1)Modal disetor Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal pada Bank Kalbar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025 setiap tahunnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja Bank Kalbar.

Pasal 4

Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar laporan kinerja dan realisasi laporan keuangan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah, Bank Kalbar wajib:

a.meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
b.mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan; dan
c.mengupayakan peningkatan kredit yang bersifat produktif dibandingkan dengan kredit yang bersifat konsumtif, sesuai dengan visi dan misi Bank Kalbar.

Pasal 6

(1)Deviden dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku Bank Kalbar menjadi hak Pemerintah Daerah.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas umum Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar untuk tahun anggaran 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2020-2023.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 4 Desember 2023 PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 4 Desember 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD ERWIN SUDRAJAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (4/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2025 I. UMUM Bank Kalbar merupakan perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat. Bank Kalbar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya, Bank Kalbar berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Salah satu hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yang merupakan salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan dukungan pada Bank Kalbar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah, meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Kalbar. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa setiap penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam peraturan daerah tersendiri tentang penyertaan modal dan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Dengan demikian jumlah penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Kalbar yang akan disertakan pada Tahun Anggaran 2024-2025, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…