DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan ini mengatur perlindungan guru di Kabupaten Kayong Utara, termasuk: Definisi istilah seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, Guru, dan Organisasi Profesi Guru. Tujuan melindungi guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan. Hak guru meliputi rasa aman, nyaman, keleluasaan mendidik, kesejahteraan, dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk meningkatkan harkat dan martabat. Kewajiban guru meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Larangan tindakan kekerasan, perundungan, dan diskriminasi terhadap guru. Perlindungan berupa pencegahan dan penanganan pelanggaran hak guru, termasuk pembentukan tim perlindungan oleh Perangkat Daerah. Sanksi administratif untuk pelaku pelanggaran hak guru sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan pengelolaan dana perlindungan guru dari APBD, sumbangan, dan bantuan lain. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan professional guru, perlu adannya perlindungan terhadap guru di daerah dalam menjalankan tugas agar tercipta rasa aman dan nyaman, serta keleluasaan dalam mendidik peserta didik;
c.bahwa perlindungan terhadap guru dimaksudkan untuk menjamin hak guru, kesejahteraan guru, serta perlakukan tanpa diskriminatif dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan harkat dan martabat guru;
d.bahwa dalam rangka mendukung peran dan fungsi guru sebagai pendidik, perlu dilakukan upaya perlindungan guru sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7.Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
8.Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPHPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum.
9.Perlindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11.Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Pasal 2

(1)Setiap Guru memiliki hak:
1. a.memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.memperoleh perlindungan HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
7. g.memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
8. h.memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan;
9. i.memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
10. j.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. l.memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
13. m.memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap Guru memiliki kewajiban:

a.merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b.meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d.menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e.memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI GURU, MASYARAKAT, KELUARGA, DAN ORANG TUA

Pasal 4

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru meliputi:

a.menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa;
b.menyusun rencana strategis Perlindungan Guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
c.mendorong tanggungjawab orangtua/Keluarga, Masyarakat, dan Organisasi Profesi Guru;
d.melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, meminimalisasi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru;
e.mencegah, meminimalisasi, dan menangani Guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;
f.menjamin Guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam Organisasi Profesi Guru;
g.memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru;
h.menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi Guru;
i.melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
j.mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Guru.

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru meliputi:

a.menghormati, melindungi, memajukan, menegakan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa;
b.mencegah, meminimalisasi, dan menangani Guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;
c.menerima laporan, koordinasi, dan kerja sama dalam mencegah, meminimalisasi, dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru;
d.menjamin Guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
e.menjamin Guru untuk bergabung dalam Organisasi Profesi Guru.

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru meliputi:

a.menghormati, melindungi, memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
b.mencegah, meminimalisir, dan menangani Guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;
c.menerima laporan, koordinasi, dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir, dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru;
d.menjamin Guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam Organisasi Profesi Guru;
e.memfasilitas terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru; dan
f.menyusun rencana strategis Perlindungan Guru dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaran Perlindungan Guru meliputi:

a.mencegah, meminimalisasi, melindungi Guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik; dan
b.berpartisipasi dalam terwujudnya peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru.

Pasal 8

Orang tua dan Keluarga berpartisipasi dalam mendukung program Perlindungan Guru melalui pemajuan, penghormatan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB IV

KEDUDUKAN GURU

Pasal 9

(1)Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengakuan kedudukan Guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 10

Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008