DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENYUSUNAN ANDALALIN; DOKUMEN HASIL ANDALALIN; PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN; KEWAJIBAN PENGEMBANG ATAU PEMBANGUN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha serta pembangunan suatu kawasan dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas;
c.bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha serta pembangunan suatu kawasan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara SALINAN ~ 2 ~ Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. ~ 3 ~
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5.Analisa Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6.Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
7.Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha kerkaitan dengan pemamfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
8.Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau diatas air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9.Tim Evaluasi adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
10.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II

PENYUSUNAN ANDALALIN

Pasal 2

(1)Pengembang atau Pembangun yang akan melakukan Kegiatan dan/atau Usaha yang dapat mempengaruhi tingkat keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan disekitarnya wajib dilakukan Andalalin. ~ 4 ~
(2)Kegiatan dan/atau Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan;
2. b.rencana pembangunan atau pengembangan permukiman; dan/atau
3. c.rencana pembangunan atau pengembangan infrastruktur.
(3)Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dihitung berdasarkan kriteria ukuran minimal.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.rencana pembangunan kurang dari kriteria ukuran minimal;
2. b.pengembangan pusat kegiatan dan permukiman kurang dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari kondisi awal; dan
3. c.pengembangan infrastruktur kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) dari fasilitas utama atau pokok.
(5)Kriteria ukuran minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penyusunan Andalain dilakukan setelah Pengembang atau Pembangun mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana tata ruang dan sebelum memiliki izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

(1)Pengembang atau Pembangun melakukan Andalalin.
(2)Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dibidang transportasi dan/atau manajemen rekayasa lalu lintas dalam melakukan Andalalin.
(3)Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

BAB III

DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Pasal 5

(1)Hasil Andalalin dirumuskan dalam dokumen Andalalin.
(2)Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
  1. 1.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan; ~ 5 ~
  2. 2.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana atau pembangunan pengembangan;
  3. 3.perkiraan transportasi yang digunakan, seperti: a) bangkitan/tarikan lalu lintas; b) distribusi perjalanan pemilihan moda; c) pembebanan; d) akses; dan/atau e) kebutuhan parkir.
  4. 4.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  5. 5.periode analisis, paling sedikit 5 (lima) tahun;
  6. 6.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  7. 7.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  8. 8.penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
  9. 9.metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
2. b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
  1. 1.kondisi prasarana jalan, paling sedikit memuat: a) geometrik jalan; perkerasan jalan; b) dimensi potongan melintang jalan; c) fungsi jalan; d) status jalan; e) kelas jalan; dan f) perlengkapan jalan.
  2. 2.kondisi lalu lintas saat ini paling sedikit memuat: a) data historis volume lalu lintas; b) volume gerakan membelok; c) tundaan membelok; d) panjang antrian; e) kecepatan rata-rata kendaraan; f) waktu perjalanan; g) okupansi jalan; dan h) data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda.
  3. 3.kondisi angkutan jalan, paling sedikit memuat: a) jaringan trayek; b) faktor muat; c) jenis kendaraan; dan d) waktu tunggu. ~ 6 ~
3. c.analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
4. d.analisis distribusi perjalanan;
5. e.analisis pemilihan moda;
6. f.analisis pembebanan perjalanan;
7. g.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
  1. 1.simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  2. 2.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  3. 3.simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  4. 4.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
8. h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
  1. 1.peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  2. 2.penyediaan angkutan umum;
  3. 3.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  4. 4.manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. 5.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung, parkir dan/atau taman parkir;
  6. 6.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan barang;
  7. 7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. 8.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. 9.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  10. 10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. 11.penyediaan sisten informasi lalu lintas;
  12. 12.penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. 13.penyediaan fasilitas penyeberangan.
9. i.rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h; ~ 7 ~
10. j.rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
  1. 1.pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan, termasukmakses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
  2. 2.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi: a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
11. k.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
  1. 1.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. 2.peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  3. 3.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  4. 4.kondisi sosial ekonomi disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  5. 5.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Dokumen Andalain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangu untuk memperoleh:
1. a.izin lokasi;
2. b.izin mendirikan bangunan; dan/atau
3. c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.

Pasal 6

(1)Dokumen Andalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapat persetujuan dari Bupati. ~ 8 ~
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Dokumen Andalain kepala Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan.

BAB IV

PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 7

(1)Tim Evaluasi melakukan penilaian dokumen Andalalin.
(2)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan;
3. c.Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang jalan;
4. d.Dinas yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup; dan
5. e.Dinas terkait lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(4)Susunan keanggotaan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.beberapa orang anggota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

a.melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
b.menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin. ~ 9 ~

Pasal 9

(1)Pengembang atau Pembangun mengajukan permohonan persetujuan Dokumen Andalalin secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.Dokumen Andalalin;
2. b.Persyaratan administratif, sebagai berikut:
  1. 1.identitas pemohon;
  2. 2.penunjukan lembaga konsultan;
  3. 3.penugasan tenaga ahli untuk menyusun Dokumen Andalalin; dan
  4. 4.pernyataan dari tenaga ahli yang bertanggung jawab terhadap Dokumen Andalalin.
(3)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan dan/atau kelengkapan administratif permohonan persetujuan.

Pasal 10

(1)Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap Dokumen Andalalin yang telah memenuhi persyaratan dan/atau kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap Dokumen Andalalin paling lama 30 (tiga puluh) hari hari kerja.
(3)Tim Evaluasi dapat meminta kehadiran Pengembang atau Pembangun untuk memberikan penjelasan dalam melakukan penilaian.
(4)Tim Evaluasi dapat melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian Dokumen Andalalin.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…