DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja; Pencari Kerja dan Pemberi Kerja; Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kerja; Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; Hubungan Kerja dan Pengupahan; Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Jaringan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam bidang Ketenagakerjaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pelayanan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah melalui pengaturan dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan mekanisme perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan, pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan pada Kabupaten Kayong Utara.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan pada Kabupaten Kayong Utara.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerjapada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan.
11.Pengusaha adalah:

a.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang' menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 13.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. 14.Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
3. 15.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
4. 16.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
5. 17.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. 18.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
7. 19.Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan penempatan kerja.
8. 20.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang dinyatakan dengan aktivitasnya mendaftarkan diri kepada pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja atau melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
9. 21.Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
10. 22.Bursa Kerja khusus adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
11. 23.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
12. 24.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. 25.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
14. 26.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
15. 27.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia selanjutnya di singkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
16. 28.Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia selanjutnya di singkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:
1. a.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;
2. b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai kebutuhan;
3. c.memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya; dan
4. d.memberikan kepastian hukum kepada pengusaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah bertugas:
1. a.melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah;
2. b.menyediakan informasi Ketenagakerjaan;
3. c.melaksanakan pelatihan, Pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
4. d.melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
5. e.melaksanakan pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja mikro pada instansi dan perusahaan; dan
6. f.melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial dan kesejahteraan Tenaga Kerja.
(3)Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara periodik selama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketenagakerjaan meliputi:

a.Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja;
b.Pencari Kerja dan Pemberi Kerja;
c.Rekrutmen dan seleksi Tenaga Kerja;
d.Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
e.Hubungan kerja dan pengupahan;
f.Hubungan Industrial dan kesejahteraan Tenaga Kerja;
g.Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain; dan
h.pelayanan Ketenagakerjaan dalam jaringan.

BAB III

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan, pemagangan, peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja.
(2)Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Balai Latihan Kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelatihan, pemagangan dan produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pelatihan Kerja bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja.
(2)Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
1. a.LPK Pemerintah;
2. b.LPK Perusahaan; atau
3. c.LPK Swasta.

Pasal 7

(1)Peserta yang telah mengikuti Pelatihan Kerja yang diselenggarakan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.
(2)Dalam hal peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh legitimasi kompetensinya, dapat mengikuti sertifikasi Kompetensi Kerja melalui uji kompetensi yang dilaksanakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun program Pemerintah atau perusahaan.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)dan/atau perorangan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Penyelenggara Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.pembatalan kegiatan usaha; dan/atau
4. d.pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 9

(1)Lembaga penyelenggara pelatihan wajib mempersiapkan, meningkatkan dan mempertahankan kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan dan/atau Pemagangan menuju kualifikasi yang sesuai dengan KKNI dan/atau SKKNI dan/atau Standar Intemasional dan/atau Standar Khusus.
(2)Dalam hal penyelenggaraan pelatihan dan/atau Pemagangan menuju kualifikasi KKNI dan/atau SKKNI dan/atau Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat mengajukan Akreditasi di bawah pembinaan Perangkat Daerah.
(3)LPK Swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Lembaga penyelenggara pelatihan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a.teguran;
b.peringatan tertulis;
c.pembatalan kegiatan usaha;
d.pembekuan kegiatan usaha;
e.pembatalan persetujuan;
f.pembatalan pendaftaran; dan/atau
g.pencabutan izin.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…