DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan ini mengatur peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui inovasi, termasuk: Definisi istilah seperti Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, dan ASN. Tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi. Jenis inovasi meliputi pembaharuan dalam kebijakan, program, kegiatan, pelayanan, dan pengelolaan sumber daya. Prinsip inovasi: Efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pembentukan Unit Inovasi Daerah (UID) di bawah Bupati untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan memantau inovasi. Tugas UID meliputi identifikasi kebutuhan, pengembangan inovasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan. Pendanaan dari APBD, hibah, dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan. Penghargaan dan insentif bagi inovator berprestasi. Pengawasan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait. Sanksi administratif untuk pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan Inovasi Daerah diperlukan sarana dan prasarana secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi; c. d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi yakni semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara
4.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur pengetahuan baru dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

SASARAN, BENTUK, DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 2

Sasaran penyelenggaraan Inovasi Daerah yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a.peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan publik;
b.peningkatan kinerja Perangkat Daerah; dan
c.peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah berbentuk:

a.inovasi tata kelola pemerintahan Daerah;
b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e.dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 6

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Bupati;
2. b.anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.Perangkat Daerah; dan
5. e.anggota masyarakat.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah paling sedikit memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancangan bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilaksanakan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
6. f.anggaran, jika diperlukan.

Pasal 7

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
(3)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan Inovasi Daerah.
(6)Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
(2)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3)Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan Inovasi Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
(3)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 10

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
(2)Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan Inovasi Daerah.
(3)Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan Inovasi Daerah.
(4)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SASARAN, BENTUK, DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SASARAN, BENTUK, DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014