DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PERENCANAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN; BENTUK DAN FUNGSI; HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; PENDAFTARAN; PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peranan dalam pembangunan Kabupaten Kayong Utara sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6084);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
7.Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, subkegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
8.Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Pasal 2

Pemberdayaan Ormas dilaksanakan berdasarkan asas:

a.asas keadilan;
b.asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.asas keterbukaan;
e.asas efisiensi;
f.asas efektivitas; dan
g.asas akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b.memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d.melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
e.melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f.mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
g.menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
h.mewujudkan tujuan negara.

BAB II

PERENCANAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan Pemberdayaan Ormas, Pemerintah Daerah menyusun rencana program Pemberdayaan Ormas yang didasarkan pada identifikasi masalah, kebutuhan Ormas dan sumber daya manusia Ormas.
(2)Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.penentu skala prioritas dan program dalam Pemberdayaan Ormas; dan/atau
2. b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Ormas dalam melaksanakan Pemberdayaan Ormas.
(3)Proses penyusunan rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan pembangunan Daerah yang dilandaskan pada prinsip:
1. a.kemitraan;
2. b.kesetaraan;
3. c.kebersamaan; dan
4. d.saling menguntungkan.

Pasal 6

(1)Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Dalam menyusun rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menjaring aspirasi dari pengurus Ormas dan/atau masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Ormas dapat berbentuk:
1. a.badan hukum; atau
2. b.tidak berbadan hukum.
(2)Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
1. a.berbasis anggota; atau
2. b.tidak berbasis anggota.

Pasal 8

(1)Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
1. a.perkumpulan; atau
2. b.yayasan.
(2)Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3)Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 9

(1)Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
(2)Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam AD/ART Ormas.
(3)Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 10

Ormas berfungsi sebagai sarana:

a.penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
b.pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
c.penyalur aspirasi masyarakat;
d.pemberdayaan masyarakat;
e.pemenuhan pelayanan sosial;
f.partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
g.pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…