DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

|KETENTUAN UMUM; PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJL; LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN; PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN/ATAU PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN SWADAYA; PEMBIAYAAN; LARANGAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan;
c.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan; SALINAN ~ 2 ~ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN JALAN LINGKUNGAN. ~ 3 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara yang diserahi tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan PLN maupun sumber energi listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau diluar bangunan guna menerangi jalan umum negara, provinsi dan kabupaten/kota dan desa.
9.Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan desa dan kawasan Permukiman yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10.Penerangan Jalan Umum swadaya dan/atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU dan/atau PJL Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan baik dari tahapan perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening dan atau pemeliharaannya dibiayai oleh masyarakat (perorangan/badan) dan/atau Pemerintah Daerah.
11.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. ~ 4 ~
12.Jalan Provinsi adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
13.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kabupaten.
14.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
15.Lingkungan adalah segala sesuatu disekitar subyek manusia yang terkait dengan aktivitasnya.
16.Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
17.Kwh Meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik dan/atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.

Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJL dimaksudkan agar pelayanan PJU dan PJL yang diberikan memenuhi teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak lain.

Pasal 3

Pengelolaan PJU dan PJL bertujuan :

a.untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya; dan
b.agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

BAB II

PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJL

Pasal 4

(1)Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. ~ 5 ~
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat menyampaikan usulan pemasangan PJL melalui Kepala Desa sesuai dengan persyaratan dan diketahui Camat.
(2)Usulan pemasangan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknis.

Pasal 6

(1)Pemasangan PJU dan PJL dapat diubah sesuai analisa teknis.
(2)Perubahan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan setelah berkoordinasi dengan PLN di Daerah.

Pasal 7

(1)Pemeliharaan PJU dan PJL milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(2)PJU dan PJL milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah PJU dan PJL yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum serta jalan lingkungan.

Pasal 8

(1)Desa yang mendapatkan penerangan PJU dan PJL berkewajiban :
1. a.mengawasi, menjaga dan mengamankan PJU dan PJL milik Pemerintah Daerah yang berada diwilayahnya; dan
2. b.menginformasikan PJU dan PJL yang mengalami gangguan, rusak dan/atau tidak berfungsi kepada Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Camat.
(2)Perbaikan dan penggantian suku cadang/komponen PJU dan PJL yang mengalami gangguan, rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. ~ 6 ~

BAB III

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 9

(1)Lokasi pelayanan PJU meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
(2)Lokasi pelayanan PJL meliputi jalan desa dan kawasan permukiman.

Pasal 10

(1)Desa yang dapat dilayani pemasangan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan Desa yang sudah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan 220 volt.
(2)Jalan Lingkungan yang belum memiliki jaringan tenaga listrik PLN dapat menggunakan listrik solar cell atau sumber energi listrik lainnya.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009