DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pondok Pesantren; Majelis Taklim; Peran Pemerintah Daerah; Pembiayaan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tujun dan fungsi tersebut diperlukan perangkat, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Pondok Pesantren dan Majelis Taklim di Kabupaten Kayong Utara dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT;
c.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan Pesantren, serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan tersebut pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN DAN MAJELIS TAKLIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan.
5.Pesantren Salafiyah adalah Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Kitab Kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh Kyai atau pengasuh.
6.Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.
7.Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu meningkatkan kemampuan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas melalui pengembangan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari.
8.Pola pendidikan Mu'allimin adalah sistem pendidikan Pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kokurikuler.
9.Satuan pendidikan Muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis Kitab Kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Lingkungan Kementerian Agama.
10.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
11.Dirasah Islamiyah adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematik, terstruktur, dan terorganisasi.
12.Santri adalah pelajar yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren.
13.Pendidik adalah seorang ustadz dan ustadzah yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih para Santri dalam bidang keagamaan.
14.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

PONDOK PESANTREN

Pasal 2

Pondok Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai keislaman dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai luhur lainnya.

Pasal 3

Pondok Pesantren wajib memiliki unsur Pesantren yang terdiri atas:

a.Kyai atau sebutan lain yang sejenis;
b.Santri;
c.pondok atau asrama Pesantren;
d.masjid atau musholla; dan
e.pengajian dan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan Mu 'allimin.

Pasal 4

(1)Kyai atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib berpendidikan Pesantren dan memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar Santri.
(2)Kyai atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar Santri.
(3)Selain Kyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki pendidik lain yang diperlukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
(4)Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, Pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, pengelola perpustakaan, dan tenaga lain yang diperlukan.

Pasal 5

(1)Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah peserta didik dan wajib bermukim di Pondok atau asrama Pesantren.
(2)Kewajiban bermukim di Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan.

Pasal 6

(1)Pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan.
(2)Pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.

Pasal 7

(1)Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berfungsi sebagai tempat ibadah dan/atau pembelajaran Santri.
(2)Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka bagi masyarakat disekitar Pesantren untuk melakukan ibadah dan/atau aktivitas keagamaan lainnya.

Pasal 8

(1)Pengajian dan kajian Kitab Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dengan menggunakan Kitab Kuning sebagai sumber belajar sesuai tingkatan peserta didik.
(2)Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan Mu'allimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dengan pendekatan tematik sesuai dengan kekhasan setiap Pesantren.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pesantren dapat berbentuk:

a.satuan pendidikan; dan/atau
b.wadah penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

(1)Pesantren sebagai satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk Pesantren Salafiyah.
(2)Penyelenggaraan Pesantren Salafiyah bertujuan untuk menghasilkan Santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas Kitab Kuning.
(3)Penyelenggaraan Pesantren Salafiyah dapat berbentuk pengajian Kitab dan/atau program takhasus pada ilmu keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan setiap Pesantren.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PONDOK PESANTREN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PONDOK PESANTREN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007