DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (Ketentuan Umum) Bab ini memuat berbagai definisi dan pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini. BAB II (Perencanaan) Bab ini mengatur Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang dilakukan secara sistematis. BAB III (Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan) Bab ini mengatur aspek Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang meliputi Asuransi Perikanan, Bantuan Perikanan, Kepastian Usaha, dan Komoditas Unggulan Daerah. BAB IV (Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan) Bab ini mengatur strategi Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, dan Peningkatan Akses Sumber Pembiayaan. BAB V (Pengawasan dan Pengendalian) Bab ini mengatur Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB VI (Peran Serta Masyarakat) Bab ini mengatur peran serta dan kontribusi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. BAB VII (Ketentuan Penutup) Bab ini mengatur bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nelayan dan pembudidaya ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat;
c.bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan khususnya perbaikan perekonomian di bidang perikanan bagi para nelayan dan pembudidaya ikan, maka diperlukan suatu pengaturan sebagai Landasan dan kepastian hukum mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4.Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
5.Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
6.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
7.Nelayan Kecil yaitu Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi keutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross tonnage (GT).
8.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun menurun dengan budaya dan kearifan lokal.
9.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
10.Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
11.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12.Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
13.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14.Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
15.Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
16.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
18.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
19.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagaian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
20.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
21.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 2

(1)Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
(3)Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastian dan pengembangan usaha yang berkelanjutan;
2. b.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
3. c.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
4. d.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. e.melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran; dan
6. f.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 4

Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelenggarakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan.

Pasal 5

Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.prasarana Penangkapan Ikan;
b.prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
c.prasarana pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

(1)Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit meliputi:
1. a.stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan;
2. b.pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
3. c.jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
4. d.alur sungai dan muara;
5. e.jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
6. f.tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
(2)Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit meliputi:
1. a.lahan dan air;
2. b.stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk pembudi daya ikan;
3. c.saluran pengairan;
4. d.jalan produksi;
5. e.jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
6. f.instalasi penanganan limbah; dan
7. g.tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
(3)Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, paling sedikit meliputi:
1. a.tempat pengolahan ikan;
2. b.tempat penjualan hasil Perikanan;
3. c.jalan distribusi; dan
4. d.instalasi penanganan limbah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk memperoleh sarana Usaha Perikanan.

Pasal 8

Kemudahan pemberian perolehan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:

a.penjaminan kesediaan sarana Usaha Perikanan; dan
b.pengendalian harga sarana Usaha Perikanan.

Pasal 9

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kepastian Usaha Perikanan dengan:

a.menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
b.mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
c.mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan
d.memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.
(2)Risiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hilang atau rusaknya sarana Penangkap Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan
2. b.kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan jenis resiko lain.
(3)Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bencana alam atau nonalam;
2. b.wabah penyakit ikan;
3. c.dampak perubahan iklim; dan/atau
4. d.pencemaran.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…