DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (KETENTUAN UMUM),Bab ini berisi definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah terkait Kepemudaan. "BAB Inti (PELAYANAN KEPEMUDAAN, dll.)","Mengatur berbagai bentuk pelayanan Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, serta upaya-upaya untuk meningkatkan potensi pemuda dan peran Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Kayong Utara." BAB Penutup,Bab ini memuat ketentuan formal mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah ini pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan peran pemuda, dan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Kayong Utara, melalui optimalisasi pelayanan Kepemudaan di daerah agar mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional;
c.bahwa kewenangan daerah dalam urusan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
12.Pengembangan Kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan Kepeloporan adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
17.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kepemudaan.
19.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
20.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk:
1. a.Penyadaran Pemuda;
2. b.Pemberdayaan Pemuda; dan
3. c.Pengembangan Pemuda.
(3)Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, komunitas, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 7

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, menjadi tanggung jawab Bupati.
(2)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional menjadi tugas kepala Dinas.
(3)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan rencana aksi Daerah mengenai Pelayanan Kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan Kemitraan dalam Pelayanan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
4. d.mengoordinasikan program Pelayanan Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan;
6. f.menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BAB III

PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1)Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan serta komunitas Pemuda melalui kegiatan:
1. b.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. c.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. d.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. e.penumbuhan semangat bela negara;
5. f.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. g.pemahaman kemandirian ekonomi;
7. h.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang;
8. i.perlindungan Pemuda dari dampak negatif teknologi informasi;
9. j.perlindungan Pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
10. k.perlindungan Pemuda dari perilaku seks bebas;
11. l.perlindungan Pemuda dari Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome dan penyakit menular lainnya;
12. m.perlindungan Pemuda dari tindak kekerasaan; dan/atau
13. n.perlindungan Pemuda dari radikalisme dan terorisme.
(2)Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator Kabupaten Layak Pemuda meliputi:
1. a.perlindungan Pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2. b.perlindungan Pemuda dari perilaku seks bebas;
3. c.perlindungan Pemuda dari Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome dan penyakit menular lainnya;
4. d.perlindungan Pemuda dari tindak kekerasaan; dan
5. e.perlindungan Pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
2. b.seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
3. c.lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
4. d.jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
5. e.temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
6. f.perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda.
(2)Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah, Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda dan/atau melibatkan pihak ketiga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
1. a.peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya Pemuda;
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan;
7. g.meningkatkan partipasi Pemuda dalam pendidikan formal;
8. h.meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pendidikan non formal;
9. i.menumbuhkembangkan dialog Kepemudaan yang inklusif; dan
10. j.menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi Pemuda.
(2)Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pemberian Penghargaan bagi Pemuda Daerah yang berprestasi;
3. c.pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;
4. d.pemantapan Usaha Ekonomi Produktif bagi Pemuda;
5. e.pemilihan wirausahawan muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
6. f.menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
7. g.melakukan lomba seni dan olah raga di kalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
(3)Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan oleh Dinas, komunitas Pemuda, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…