DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENCEGAHAN KARHUTLA; PENANGGULANGAN KARHUTLA; KOORDINASI DAN KERJA SAMA; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; PELAPORAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara merupakan suatu ancaman terhadap rusaknya lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial serta budaya, dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia;
c.bahwa sesuai kewenangan daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, diperlukan pengaturan terkait sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1450); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan yang berperan dan berfungsi sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
8.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
10.Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
11.Pencegahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
12.Penanggulangan adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan, peran serta masyarakat dan pendekatan hukum di dalam masyarakat.
13.Pemadaman adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
14.Penanganan adalah upaya terpadu dalam menangani kondisi Iingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi serta rehabilitasi sumber daya hutan dan lahan.
15.Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
16.Titik Panas adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
17.Deteksi Dini adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dapat diambil dengan cepat dan tepat sebelum kebakaran meluas.
18.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan kimia atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
20.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22.Izin Usaha adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
23.Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
24.Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam semua usaha, pencegahan, Pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta penyelamatan secara terpadu untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dan lahan.
25.Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar.
26.Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas nama perseorangan, badan hukum, perserikatan, yayasan atau organisasi.
27.Pemegang Izin adalah Setiap Orang yang telah menerima Izin Usaha dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Maksud pengaturan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Sistem Penanggulangan Karhutla di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Peraturan Daerah untuk meminimalisir Karhutla serta memberikan kelancaran dalam sistem koordinasi dan pertanggungjawaban Penanggulangan Karhutla.

BAB II

PENCEGAHAN KARHUTLA

Pasal 4

(1)Masyarakat dan Pelaku Usaha di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha Pengendalian Karhutla, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat.
(2)Setiap Orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan/atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintahan terdekat.
(3)Masyarakat dan Pelaku Usaha wajib:
1. a.mengawasi/memantau kemungkinan adanya Karhutla;
2. b.melakukan tindakan yang perlu dan segera untuk mencegah meluasnya Karhutla;
3. c.menanggulangi Karhutla; dan/atau
4. d.melaporkan kepada aparat pemerintahan terdekat.
(4)Setiap Pelaku Usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak Karhutla wajib memiliki sistem Penanggulangan Karhutla.
(5)Terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif; dan
4. d.penghentian izin usaha.

Pasal 5

(1)Setiap Orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, dilarang membakar dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan Karhutla.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan sebagai petani peladang sesuai dengan kearifan lokal di daerah setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.
(3)Masyarakat yang akan membakar harus memperhatikan sungguh- sunguh jarak dan tempat pembakaran yang aman dari lahan dan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembukaan lahan dengan cara dibakar mengunakan metode sekat bakar.
(4)Setiap Orang dilarang membiarkan lahan miliknya dan/atau yang diusahakannya terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.
(5)Setiap Orang dilarang menimbun dan membuang bahan yang dapat menyebabkan Karhutla.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Setiap Orang wajib mencegah terjadinya Karhutla.
(2)Pencegahan Karhutla dilakukan melalui:
1. a.penerapan prinsip kehati-hatian;
2. b.penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
3. c.penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
4. d.sosialisasi, edukasi, penyuluhan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Karhutla;
5. e.peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat; dan
6. f.pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian Karhutla.
(3)Setiap Orang yang akan melakukan aktivitas/kegiatan seperti perkemahan, penelitian, pecinta alam dan sebagainya, di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan area konsesi, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat wajib mendapat izin dari pihak perusahaan/pemegang konsesi, pemilik lahan atau aparat pemerintah daerah yang berwenang terutama pada musim kemarau.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif; dan
4. d.paksaan pemerintah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun sistem peringatan dini Karhutla.
(2)Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peta rawan Karhutla;
2. b.pemantauan berkala;
3. c.verifikasi lapangan;
4. d.protokol komunikasi dan pelaporan; dan
5. e.standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya Karhutla kepada Perangkat Daerah, masyarakat, dan Pemegang Izin.
(4)Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.surat edaran Bupati kepada Perangkat Daerah, instansi vertical yang berada di Daerah, Masyarakat, dan Pemegang Izin;
2. b.instruksi Bupati kepada Perangkat Daerah; dan
3. c.pengumuman di media cetak dan elektronik.
(5)Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal dalam menyiapkan langkah pencegahan paling lambat 3 (tiga) hari sejak peringatan dini Karhutla dikeluarkan.

Pasal 8

(1)Setiap Pemegang Izin wajib:
1. a.menjaga areal izinnya dari bahaya Karhutla;
2. b.bertanggung jawab terhadap Karhutla di dalam areal izinnya;
3. c.mendeteksi dan memantau segala potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya Karhutla dan segera mengambil tindakan yang perlu agar kebakaran tidak meluas baik pada areal izinnya maupun ke areal lain disekitarnya serta segera melaporkan kepada aparat pemerintah; dan
4. d.memiliki sarana dan prasarana minimal pencegahan dan Penanggulangan Karhutla sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
(2)Kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana seperti dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
1. a.ketersediaan sumber air berupa embung air beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;
2. b.ketersediaan peralatan Pemadaman api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan;
3. c.ketersediaan menara pemantau Karhutla pada areal pemilik izin;
4. d.ketersediaan personil petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan terlatih pada areal pemilik izin secara representatif; dan
5. e.ketersediaan sekat api alami pada areal yang membatasi Pemegang Izin dengan areal di sekitarnya.
(3)Ketersediaan sarana dan prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luas izin.
(4)Pemerintah Daerah wajib memastikan ketersediaan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla terhadap setiap Pemegang Izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(5)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.denda administratif.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang standar sarana prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemegang Izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla setiap 2 (dua) tahun sekali.
(2)Pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan lembaga independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil audit kepatuhan wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik.
(4)Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

(1)Setiap orang dan Pemegang Izin dilarang melakukan pembukaan kanal pada areal gambut yang memiliki kedalam lebih dari 3 (tiga) meter.
(2)Setiap orang dan Pemegang Izin yang akan melakukan pembukaan kanal pada areal gambut wajib melaporkan aktivitas pembukaan kanal tersebut kepada Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya wajib melakukan penataan ulang perizinan pengelolaan dan pemanfaatan Lahan gambut guna mencegah terjadinya Karhutla pada Lahan gambut.
(4)Penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan Lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restorasi gambut.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…