DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (Ketentuan Umum) Bab ini memuat berbagai definisi dan pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah, seperti Petani, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, dan Kelembagaan Petani. BAB II (Perencanaan) Bab ini mengatur Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan secara sistematis dan terpadu, serta memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah. BAB III (Perlindungan Petani) Bab ini mengatur strategi Perlindungan Petani, meliputi prasarana, sarana pertanian, kepastian usaha, ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini, asuransi pertanian, komoditas unggulan, dan hak kekayaan intelektual. BAB IV (Pemberdayaan Petani) Bab ini mengatur strategi Pemberdayaan Petani melalui pendidikan, penyuluhan, pengembangan pemasaran, konsolidasi lahan, penyediaan akses pembiayaan, regenerasi Petani, dan penguatan kelembagaan Petani. BAB V (Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) Bab ini mengatur Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Dinas terkait dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah lain. BAB VI (Pembiayaan dan Pendanaan) Bab ini mengatur Pembiayaan dan Pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah, serta mengatur lembaga keuangan dan pembiayaan petani. BAB VII (Pengawasan) Bab ini mengatur Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Pelaksanaannya. BAB VIII (Peran Serta Masyarakat) Bab ini mengatur Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. BAB IX (Penyidikan) Bab ini mengatur kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. BAB X (Ketentuan Pidana) Bab ini mengatur sanksi pidana kurungan atau denda bagi Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38. BAB XI (Ketentuan Peralihan) Bab ini mengatur ketentuan peralihan mengenai kelembagaan Petani yang sudah ada dan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan pertanian. BAB XII (Ketentuan Penutup) Bab ini mengatur bahwa Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan;
c.bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diperlukan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660;
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahub 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetepan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentanng Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 498); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan.
6.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7.Perlindungan Petani adalah segala upaya membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersedian lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.
9.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.
10.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
12.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum
13.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15.Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian.
16.Penyuluh adalah penyuluh aparatur sipil negara, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta.
17.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
20.Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
21.Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
22.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
23.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
24.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
25.Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
26.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27.Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
28.Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu petani dalam melakukan usaha.
29.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara:
1. a.sistematis;
2. b.terpadu;
3. c.terarah;
4. d.menyeluruh;
5. e.transparan; dan
6. f.akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah petani;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana; dan
7. g.kesesuaian kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menegah maupun jangka panjang.
(4)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
1. a.rencana pembangunan Daerah;
2. b.rencana pembangunan Pertanian Daerah; dan
3. c.rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan Pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan melibatkan Penyuluh dan Kelembagaan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat strategi dan kebijakan.
(2)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(3)Strategi Perlindungan Petani di Daerah dilakukan melalui:
1. a.prasarana dan sarana pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
5. e.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
6. f.asuransi pertanian;
7. g.komoditas unggulan; dan
8. h.hak kekayaan intelektual.
(4)Strategi Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.penyediaan kawasan penggembalaan umum;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
8. h.regenerasi Petani; dan
9. i.penguatan kelembagaan petani.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 5

Perlindungan Petani melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:

a.Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
b.Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi;
c.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
d.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
e.Petani hortikultura dan/atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
f.peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peternak yang memiliki sapi betina produktif.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.
(2)Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah, bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.
(2)Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian.
(3)Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.jalan usaha tani dan jalan produksi; dan
2. b.jaringan irigasi dan embung.

Pasal 8

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a secara tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi petani.
(2)Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
2. b.alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(3)Penyediaan sarana Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
(4)Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam meningkatkan produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 10

Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…