DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENYERTAAN MODAL; DIVIDEN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENGANGGARAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2026-2030; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SALINAN
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara/Daerah.
5.Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Dividen adalah bagian keuntungan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dimaksudkan untuk penambahan modal dan memperkuat struktur permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sehingga mampu meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam mendukung pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah:

a.mendukung program transformasi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) serta menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya;
b.meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan agar menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan di Daerah;
c.meningkatkan atau menambah pendapatan asli Daerah yang bersumber dari Dividen; dan
d.mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan Investasi Jangka Panjang.
(2)Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, dan tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 5

(1)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dari Tahun 2009 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) pada tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2030 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2026 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2028 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2029 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
5. e.tahun anggaran 2030 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4)Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Dalam hal tahun berkenaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya atau wajib dipenuhi pada tahun terakhir.

BAB III

DIVIDEN

Pasal 6

(1)Dividen dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) menjadi hak Pemerintah Daerah.
(2)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah; dan
2. b.pejabat pengelola keuangan Daerah.
(3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2025 BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD ERWIN SUDRAJAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (7/2025) Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Saros Kausar, SH NIP. 198502052009021005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026-2030 I. UMUM Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya”. Melalui otonomi yang seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan Daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli Daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan Penyertaan Modal . Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyertaan Modal diatur dalam ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) merupakan bagian dari upaya strategis dalam rangka memperkuat peran Pemerintah Daerah terhadap pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di sektor perbankan. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan peran dunia usaha, maka keberadaan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebagai bank pembangunan daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, pelaku usaha, serta mendukung pembiayaan pembangunan Daerah. Melalui penyertaan modal, Pemerintah Daerah tidak hanya memperkuat struktur permodalan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda), tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui Deviden, pendapatan tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sebagai salah satu pemegang saham, penyertaan modal ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan ekspansi usaha PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dan meningkatkan rata-rata capital adequacy ratio PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) mencapai rata-rata capital adequacy ratio perbankan nasional. Adapun modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dari Tahun 2009 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah). Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2024- 2025. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "intermediasi" adalah kegiatan bank sebagai perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman, sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan keuangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…