DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 dalam 10 pasal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 19);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan oprasional;
5. e.arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja dan transfer Rp. 700.472.770.108,34 Rp. 713.279.751.411,97 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 12.806.981.303,63)
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Rp. 36.968.341.504,89 Rp. 2.000.000.000,00 Surplus Rp. 34.968.341.504,89

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah Rp. 21.289.099.768,62 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 721.761.869.876,96 Rp. 700.472.770.108,34 Selisih Rp. 21.289.099.768,62
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 43.450.459.969,88 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan dan transfer setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 756.730.211.381,85 Rp. 713.279.751.411,97 Selisih Rp. 43.450.459.969,88
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah (Rp. 22.161.360.201,26) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan
2. 2.Realisasi (Rp. 34.968.341.504,89) (Rp. 12.806.981.303,63) Selisih lebih/(kurang) (Rp. 22.161.360.201,26)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 36.968.341.504,89 Rp. 36.968.341.504,89 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 2.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 34.968.341.504,89 Rp. 34.968.341.504,89 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas dana Rp. 1.182.436.810.517,51 Rp. 13.509.431.720,57 Rp. 1.168.927.378.796,94

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.saldo kas Awal per 1 Januari Tahun 2016
b.arus kas dari aktifitas operasi
c.arus kas dari aktifitas Investasi
d.arus kas dari aktifitas Transitoris
e.saldo kas Akhir per 31 Desember 2016 Rp. 37.168.344.789,30 Rp. 219.315.341.760,37 (Rp. 234.122.323.064,00) Rp. 535.210,59 Rp. 23.705.000.301,38

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 : : : : : Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII : : : : : : : : : Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX : : : : : : : : Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun; Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;

Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 4 September 2017 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Diundangkan di Sukadana pada tanggal 4 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8)/(2017) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MOLYADI, S.H. Penata Tingkat I/(III/d) NIP.197507092007011019

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…