DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN ~ 2 ~

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); ~ 3 ~
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 121), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.berkelakuan baik, jujur dan adil;
2. b.mengenal wilayah Desa setempat;
3. c.memahami nilai sosial budaya masyarakat setempat;
4. d.mampu mengoperasikan komputer minimal program microsoft word.
5. e.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan ~ 4 ~
6. f.tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
  1. 2.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
b.Surat keterangan tanda penduduk;
c.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
d.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
e.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
f.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
g.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
h.surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah. ~ 5 ~
(3)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap dan menerima jaminan kesehatan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain memperoleh penghasilan tetap dan menerima jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
(4)Penghasilan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersumber dari alokasi dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh)tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat Desa. ~ 6 ~
  1. 6.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(2)Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
(3)Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

7.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

8.Ketentuan Pasal 27 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas. ~ 7 ~
(2)Dalam hal Kepala Urusan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Urusan lainnya sebagai Pelaksana Tugas.
(3)Dalam hal Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas.
(4)Dalam hal kepala kewilayahan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas.
(5)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3)dan ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

9.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1)Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(2)Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(3)Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan camat.

10.Ketentuan Pasal 29 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf bb, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.perangkat Desa yang saat ini masih menjabat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya; ~ 8 ~ bb. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
c.perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberhentikan dengan hormat sampai ditetapkannya pengangkatan perangkat Desa yang baru; dan
d.pengisian perangkat Desa yang baru berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 31 Agustus 2018 Pj. BUPATI KAYONG UTARA, Ttd H. SYARIF YUSNIARSYAH Diundangkan di Sukadana pada tanggal 31 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8)/(2018) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MOLYADI, S.H. Pembina/(IV/a) NIP.197507092007011019 ~ 9 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA I. UMUM Berdasarkan Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor : 128/PUU-VIII/2015 bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat. Dengan ditetapkannya Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor : 128/PUU-VIII/2015 tersebut, membawa konsekswensi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Selain adanya Putusan Mahkmah Konstitusi tersebut diatas, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…