DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Tugas dan Tanggung Jawab; Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; Peran serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan, Pengawasan; dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan Lanjut Usia yang terus bertambah sementara perhatian terhadap kesejahteraan Lanjut Usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
c.Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga mempunyai tanggungjawab atas terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; SALINAN Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
6.Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
7.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
9.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
10.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
11.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
13.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14.Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
15.Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lanjut Usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.perlindungan sosial; dan
8. h.bantuan sosial.

Pasal 3

(1)Lanjut Usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, Lanjut Usia juga berkewajiban untuk :
1. a.membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
2. b.mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
3. c.memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

Pasal 5

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

BAB IV

PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Pasal 6

(1)Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat.
(2)upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial.
(3)Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.bantuan sosial; dan
8. h.pemberdayaan sosial.
(4)Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia tidak potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
4. d.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
5. e.perlindungan sosial; dan
6. f.jaminan sosial.

Pasal 7

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya, meliputi :
1. a.bimbingan keagamaan; dan
2. b.pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia.

Pasal 8

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara optimal.
(2)Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia;
2. b.upaya penyembuhan baik kuratif maupun rehabilitatif, yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
3. c.pengembangan lembaga perawatan Lanjut Usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
4. d.pengembangan pos pelayanan terpadu Lanjut Usia dan pusat kesehatan masyarakat santun Lanjut Usia secara merata di daerah; dan
5. e.penyuluhan mengenai pola hidup bersih agar terwujud tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi Lanjut Usia.
(3)Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
(2)Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada Lanjut Usia.
(3)Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan tenaga kerja.

Pasal 10

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998