DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Saat Retirbusi Terutang; Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi; Sanksi Administratif; Penagihan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penilaian dan analisa terhadap rencana penjualan produksi usaha daerah, penjualan produksi usaha daerah merupakan salah satu potensi yang layak untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran SALINAN ~ 2 ~ Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH. ~ 3 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. ~ 4 ~
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
12.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13.Keberatan adalah keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha dari Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

(1)Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2)Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. ~ 5 ~

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(3)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutup biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, umur, kualitas dan produktivitas benih.
(2)Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: NO. JENIS PRODUKSI TARIF Per Ekor/Paket/Kg (Rp)
(1)(2) (3) Benih Ikan
1. a.Benih Ikan Mas - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm Rp100,- / Ekor Rp300,- / Ekor Rp500,- / Ekor ~ 6 ~ NO. JENIS PRODUKSI TARIF Per Ekor/Paket/Kg (Rp)
(1)(2) (3) - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Mas - Induk Ikan Mas - Ikan Mas Konsumsi Rp750,- / Ekor Rp85.000,- /Kg Rp100.000,- / Kg Rp30.000,-/ Kg
1. b.Benih Ikan Nila - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Nila - Induk Ikan Nila - Ikan Nila Konsumsi Rp100,- / Ekor Rp200,- / Ekor Rp350,- / Ekor Rp500,- / Ekor Rp90.000,- /Kg Rp100.000,-/Kg Rp25.000,-/ Kg
2. c.Benih Ikan Lele - Larva - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Lele - Induk Ikan Lele - Ikan Lele Konsumsi Rp10,- / Ekor Rp100,- / Ekor Rp200,- / Ekor Rp300,- /Ekor Rp400,- / Ekor Rp750.000,- / Paket Rp1.300.000,- / Paket Rp22.000,- Kg
3. d.Benih Ikan Gurame - Larva - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 4 cm - Ukuran 4 – 6 cm - Ukuran 6 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Gurame - Induk Ikan Gurame - Ikan Gurame Konsumsi Rp125,- / Ekor Rp500,- / Ekor Rp1.500,- / Ekor Rp2.000,- / Ekor Rp5.000, - /Ekor Rp8.000, - / Ekor Rp1.750.000,- / Paket Rp2.500.000,- / Paket Rp35.000,- / Kg ~ 7 ~ NO. JENIS PRODUKSI TARIF Per Ekor/Paket/Kg (Rp)
(1)(2) (3)
1. e.Bibit Ikan Koi - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Koi - Induk Ikan Koi Rp2.500,- / Ekor Rp3.500,- / Ekor Rp6.000,- / Ekor Rp10.000, - /Ekor Rp2.000.000, - / Paket Rp3.500.000,- / Paket
2. f.Bibit Ikan Baung - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Baung - Induk Ikan Baung - Ikan Baung Konsumsi Rp250,- / Ekor Rp500,- / Ekor Rp600,- / Ekor Rp800,- / Ekor Rp150.000,- / Kg Rp200.000,- / Kg Rp40.000,- / Kg

Pasal 9

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Perubahan tarif sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah. ~ 8 ~

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…