DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (Ketentuan Umum) Bab ini memuat berbagai definisi dan pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini. BAB II (Ruang Lingkup) Bab ini mengatur Ruang Lingkup Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), termasuk inventarisasi Sumber Daya Alam dan penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. BAB III (Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Bab ini mengatur Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). BAB IV (Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Bab ini mengatur Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan Lingkungan Hidup, hingga penegakan hukum. BAB V (Peran Serta Masyarakat) Bab ini mengatur peran serta dan kontribusi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB VI (Pendanaan) Bab ini mengatur sumber Pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BAB VII (Ketentuan Penutup) Bab ini mengatur Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) SALINAN sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7.Isu Pokok Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Isu Pokok RPPLH adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.
8.Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi Lingkungan Hidup.
9.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
10.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11.Jasa Lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
12.Manfaat dari Ekosistem adalah jasa ekosistem yang diberikan oleh ekosistem tertentu untuk menunjang kehidupan manusia.
13.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15.Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis jasa ekosistem yang selanjutnya disebut DDDT jasa ekosistem adalah daya dukung dan daya tampung yang di analisis atas dasar kelompok jasa ekosistim penyediaan, Pengaturan, Budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
16.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
18.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
23.Dinas adalah organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:

a.harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan:
b.karakteristik ekoregion dan ekosistem;
c.keberlanjutan;
d.keserasian dan keseimbangan;
e.kerja sama antar daerah;
f.kepastian hukum;
g.keterlibatan pemangku kepentingan; dan
h.adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.memberikan pedoman dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
b.menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam:
1. a.rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(2)Tercapainya upaya pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada IKLH minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

BAB II

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

(1)Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyakarat, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam/nonalam.

Pasal 6

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

(1)RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan RPPLH Nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, inventarisasi tingkat ekoregion.
(2)Inventarisasi Tingkat Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inventarisasi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam yang meliputi:
1. a.potensi dan ketersediaan;
2. b.jenis yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 8

(1)Bupati menyusun RPPLH Daerah.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh ekoregion darat.
(3)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan sumber daya alam, strategi implementasi, dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sumber daya alam, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Penjabaran RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan RPPLH.
(2)Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
1. a.keberlajutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. b.karakteristik ekosistem dan ekoregion;
3. c.daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. d.potensi resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta upaya perlindungannya; dan
5. e.sumber daya alam yang akan dimanfaatkan dan dicadangkan.
(4)Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung tinggi sampai sangat tinggi.
(5)Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung sedang.

Pasal 10

(1)Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan /atau memperbaiki pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam.
(2)Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sebaran daya dukung, daya tampung, jasa ekosistem dan menyelaraskannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 11

(1)Rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perludilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan regulasi dan/atau kebijakan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah disepakati seperti melalui izin pemanfaatan sumber daya alam, dokumen lingkungan dan/atau kesepakatan lainnya.
(2)Rencana pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
(3)Rencana pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…