DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (KETENTUAN UMUM),"Bab ini berisi definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah, termasuk definisi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Industri." BAB Inti (RPIK),"Bab inti memuat strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan industri Unggulan Kayong Utara, seperti industri pengolahan hasil perikanan, hortikultura, perkebunan, dan hasil hutan bukan kayu, yang akan dikembangkan hingga tahun 2043." BAB Penutup,Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 114);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023-2043.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1. Kondisi Daerah Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata di sebelah utara, Kabupaten Ketapang di sebelah timur, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata di sebelah selatan, dan Selat Karimata di sebelah barat. Secara astronomis, Kabupaten Kayong Utara berada pada posisi 108˚40’58,88”-110˚24’30,05” bujur timur dan 0˚43’5,15”- 1˚46’35,21” lintang selatan.

Pasal 2

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 3

Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat dikembangkan terdiri dari:

a.industri pengolahan hasil perikanan;
b.industri pengolahan hasil holtikultura;
c.industri pengolahan hasil perkebunan; dan
a.industri pengolahan hasil hutan bukan kayu.

BAB III

VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Kayong Utara perlu mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 yaitu “Kabupaten Kayong Utara yang Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025” dengan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 4

(1)RPIK 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 4.1. Strategi Pembangunan Industri Salah satu tujuan pembangunan industri di Kabupaten Kayong Utara adalah mewujudkan Kabupaten Kayong Utara yang memiliki industri dengan berbasis sumber daya lokal yang dimiliki. Keunggulan Kabupaten Kayong Utara di sektor pengolahan hasil perikanan, pengolahan Hortikultura, pengolahan Hasil Perkebunan, pengolahan hasil hutan bukan kayu dapat menjadi modal awal untuk pengembangan industri berbasis keunggulan lokal.

Pasal 5

(1)RPIK 2023-2043 ditetapkan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENUTUP Rencana pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kayong Utara Tahun 2023-2043 merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi sektor Perindustrian. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035 beserta Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat Tahun 2017–2037.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 8

RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2023-2043 kepada Gubernur Kalimantan Barat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.pertumbuhan Industri;
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
4. d.realisasi investasi sektor Industri; dan
5. e.ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2023-2043 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja provinsi; dan/atau
3. c.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 29 Desember 2023 PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 29 Desember 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD RENE RIENALDY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023-2043 I. UMUM Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 sebagai suatu rencana strategis untuk menempatkan perindustrian yang tangguh sebagai core business suatu Daerah diharapkan dapat menata pemanfaatan sentra industri yang terencana dengan baik, lebih terarah, dan lebih optimal akan menciptakan sistem perindustrian yang lebih produktif, aman, dan berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 disusun dengan mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023-2043 juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 sesuai dengan visi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Barat yaitu terwujudnya industri berbasis komoditas unggulan yang maju dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat. Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPIK 2023-2043 ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…