DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 209

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Bandan Hukum, nama, Lambang dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Modal Dasar dan Modal Disetor; Oeran Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi; Kepegawaian; Dana Pensiun; Perencanaan,Operasional dan Tata Kelola; Tarif dan Pelayanan Pelanggan; Satuan Pengawas Internal, Komite Audit dan Komite Lainnya; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Asosiasi; Kerja Sama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan SALINAN Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAYONG ABADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
6.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dan merupakan organ Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Direktur adalah pimpinan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
10.Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
11.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12.Pegawai adalah pekerja pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
13.Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
14.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15.Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi oleh Kuasa Pemilik Modal yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
16.Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.
19.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
20.Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air minum pelanggan dalam satuan meter kubik.
21.Pipa Transmisi adalah pipa saluran yang menghubungkan air minum ke bak penampungan air dan/atau dari bak penampungan air ke pipa distribusi.
22.Pipa Distribusi adalah pipa saluran yang menghubungkan air minum dari pipa transmisi ke rangkaian pipa dinas.
23.Tahun Buku adalah tahun takwim sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kayong Utara yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi.
(2)Lambang Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Wilayah kerja Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yaitu melaksanakan penyelenggaraan SPAM bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara.
(2)Pendirian Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi bertujuan untuk:
1. a.menyelenggarakan penyediaan air minum bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. c.tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pemerintah Daerah, Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dan masyarakat;
4. d.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah melalui dividen; dan
5. e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi melakukan kegiatan usaha meliputi:

a.memproduksi dan mendistribusikan air minum kepada Pelanggan baik secara langsung maupun melalui Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi atau media lainnya;
b.membangun dan/atau mengelola instalasi pengolahan serta jaringan distribusi dan/atau air minum;
c.melaksanakan tugas penyelenggaraan SPAM yang diberikan Pemerintah Daerah;
d.menyediakan dan melakukan penjualan air curah; dan
e.mengembangkan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

BAB V

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi adalah sebesar Rp. 399.262.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan neraca per 31 Desember 2020.
(2)Modal dasar Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
2. b.semua aktiva dan pasiva yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara yang dialihkan bentuknya menjadi Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
(3)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sumber modal Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD atau konversi dari pinjaman.
(5)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

BAB VI

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAYONG ABADI

Pasal 7

(1)Organ Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi terdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Dalam kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 8

(1)Bupati selaku KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
(2)KPM memiliki wewenang untuk melakukan:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, komisaris, dan Direksi;
7. g.menetapkan Penghasilan Dewan Pengawas, komisaris, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(3)KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi, apabila dapat membuktikan:
1. a.Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Kayong Abadi; dan/atau
3. c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara secara melawan hukum.

Pasal 9

(1)KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.pengalihan aset tetap;
2. b.kerja sama;
3. c.investasi dan pembiayaan termasuk penyertaan modal;
4. d.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan re-evaluasi aset dan agio saham;
5. e.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
6. f.Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penetapan besaran penggunaan laba;
8. h.pengesahan laporan tahunan; dan
9. i.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran.
(4)KPM atau pejabat perangkat daerah yang dilimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif sesuai dengan target kinerja Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang telah ditetapkan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian besaran insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan RKAP Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara; dan
3. c.rapat luar biasa.

Pasal 11

(1)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pensiunan pegawai badan usaha milik daerah, mantan Direksi, mantan Dewan Pengawas badan usaha milik daerah lainnya maupun dari eksternal badan usaha milik daerah yang memenuhi syarat keahliannya.
(3)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(4)Pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan badan usaha milik daerah.

Isi peraturan

Teks209PDFHirarki

Memuat teks peraturan…