DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Pengangkatan Perangkat desa 3.Masa Tugas Perangkat Desa 4.Kewajiban, Tugas, dan Larangan Perangkat Desa 5.Pemberhentian Perangkat desa 6.Kekosongan Jabatan Perangkat desa 7.Unsur Staf Perangkat desa 8.Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9.Sanksi Adminitratif 10.Ketentuan Peralihan 11.Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 3
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diberikan surat perintah tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong.
12.Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
13.Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
14.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
15.Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang akan mengikuti penjaringan Calon Perangkat Desa.
16.Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
17.Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkat yang sama disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
18.Promosi adalah pemindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan;
2. b.Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya; dan
3. c.Pelaksana Teknis yaitu Kepala Seksi.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 4

Pasal 3

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
3. c.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
1. a.foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;
4. d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
7. g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00; dan
8. h.Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.bagi calon Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
2. b.berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; dan
3. c.mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.

Pasal 4

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 5

Pasal 5

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota;
2. b.Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah ganjil, paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur perempuan;
3. c.Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
4. d.pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
5. e.hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
6. f.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
7. g.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
8. h.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
9. i.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa.
(2)Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 7

Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa berwenang melaksanakan Mutasi dan Promosi Perangkat Desa. 6

Pasal 8

Perangkat Desa dapat dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

(1)Perangkat Desa dapat dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 4 (empat) tahun.
(2)Penentuan pengisian jabatan melalui Promosi dilakukan setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.
(3)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi Camat.

BAB III

MASA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 10

Masa tugas Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

KEWAJIBAN, TUGAS DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1)Perangkat Desa berkewajiban membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya Perangkat Desa harus bersikap netral, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan politik serta bertindak adil dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…