DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Ruang Lingkup 4.Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah haji 5.Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji 6.Pelaporan 7.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Daerah.
7.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
8.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9.Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah.
10.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas Haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji Daerah di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
11.Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari tim pemandu Haji Daerah dan tim kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
12.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
13.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. 4
14.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
15.Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
16.Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
17.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji di Daerah, pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Pengaturan penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jamaah Haji Daerah agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
2. b.pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi; dan
3. c.pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

BAB IV

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 4

(1)Bupati membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
(2)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5
(3)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
(4)PPIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
(6)Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(7)Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh porsi tahun keberangkatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. 6

BAB V

PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 7

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

Pasal 8

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
(2)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

(1)Penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkut;
3. c.kapasitas penumpang;
4. d.biaya angkutan; dan
5. e.jangka waktu.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 7

Pasal 10

(1)Biaya Transportasi Jemaah Haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Biaya Transportasi jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;
2. b.Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
3. c.pelayanan bagasi;
4. d.konsumsi Jemaah Haji; dan
5. e.biaya operasional lainnya.
(3)Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (3) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…